Sistem Resi Gudang Mendapat Penolakan Kelompok Mahasiswa Inhil

GagasanRiau.Com Tembilahan - Sistem Resi Gudang (SRG.Red) yang diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mendapat penolakan oleh kelompok mahasiswa. Dimana SRG tersebut dikatakan oleh mahasiswa justru menguntungkan kelompok pemilik modal besar atau pergudangan besar.

"Kita memninta Verifikasi masalah SRG kepada anggota Dewan pak Junaidi yang menyebut kami antek-antek Kapitalis, saya sangat tersinggung, kita bergerak bukan untuk suruhan siapa-siapa, kita untuk masyarakat, dan kita curiga sebaliknya, kenapa saya katakan begitu karena ini bisa saja memungkinkan perusahaan tertentu untuk memonopoli pengelola Sistem Resi Gudang, dengan kedekatan emisional maka akan bermain mata,"ungkap, Syaifuddin Ikhwan dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Tolak Resi Gudang Kamis (10/12/15).

"Kami ingin Pemda Inhil membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Siak yang mengelola hasil buminya sendiri dengan BUMD sendiri hingga peningkatan PAD lebih besar dari pada APBD"kata Syaifuddin Ikhwan.

Ia juga menyarankan Pemkab Inhil melakukan hilirisasi produk dari komiditi kelapa. "Jika tidak tercapai BUMD maka Pemda harus berupaya membangun Badan Usaha Milil Desa (BUMDes) dan membina BUMDes yang telah dicontohkan oleh Kabupaten Rohul menjadikan BUMdes terbaik se-Indonesia," ungkapnya lagi.

Namun dilain pihak, Ketua Komisi II DPRD Junaidi menyatakan bahwa aksi penolakan yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa tersebut tidak murni kehendak masyarakat. "Mahasiswa yang demo Sistem Resi Gudang yang lalau mereka tidak mengerti dengan sistem Resi Gudang"kata Junaidi ketika sosialisasi Sistem Resi Gudang di perkantoran pmerintah daerah dihadiri oleh Bupati Inhil HM.Wardan, dan Ketua komisi II DPRD Junaidi, Komisi III Edi Hasryanto Sindrang serta seluruh Camat.

Reporter Daud.M.Nur