GagasanRiau.Com Rokan Hilir - Anggota DPRD Rokan Hilir, Bakhtiar meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena sektor ini terkesan kurang optimal digarap hingga pemasukan daerah masih rendah.
"Sektor ini terkesan kurang optimal digarap, hingga pemasukan daerah masih rendah," ujar Bakhtiar, Jumat (19/2).
Dikatakannya, dinas terkait harus mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar retribusi PBB untuk pembangunan di daerah, sehingga PAD dapat terus ditingkatkan.
"Upaya yang menyeluruh mesti melibatkan unsur perangkat pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai pada tingkat kepenghuluan atau desa, unsur yang tak kalah penting untuk dapat membantu agar masyarakat tergugah secara sadar membayar PBB adalah, perangkat di kepenghuluan, karena setiap aparatur kepenghuluan bersinggungan langsung dengan masyarakat di lapangan," paparnya.
Dilanjutkannya, Dispenda diminta jangan malas untuk terus melakukan terobosan optimalisasi pajak daerah, dan melakukan inovasi-inovasi, seperti yang dilakukan oleh banyak daerah lainnya.
"Rohil harus menggesa diri meningkatkan PAD dari pajak daerah, menyusul menurunnya dana perimbangan DBH yang diterima," imbuhnya.
APBD Rohil tahun 2016 ini mengalami pemangkasan mencapai Rp 800 miliar dari DBH. Hal ini memaksa setiap satker yang ada di lingkungan pemkab Rohil melakukan rasionalisasi anggaran, karena mesti memotong 20 sampai 42 persen kegiatan yang ada. (*)
Reporter Gege Jun