Masyarakat Minta KPK Usust Proyek Rehab Toilet DPRD Riau Rp 1 Miliar

Jumat, 12 Agustus 2016 - 11:36:22 wib | Dibaca: 4742 kali

Salah satu WC DPRD yang direhab

GagasanRiau.Com Pekanbaru - Fantastisnya nilai proyek rehabilitasi toilet gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang pagunya lebih Rp1 Miliar, membuat masyarakat bercuriga dan ingin KPK turun tangan.

"Gak masuk akal, bukan juga bangun malah rehab aja, dananya Rp 1 miliar, gila aja, KPK jangan diam dong, usut tuntas, ini pasti ada apa-apanya," kata Rina (23), mahasiswa Universitas Riau yang juga seorang aktivis, Jumat (12/8).

Menurut gadis manis ini, dengan nilai renovasi Rp 1 miliar, harusnya sudah menjadi celah bagi KPK untuk mengusut semua anggaran yang berada di Sekretariat DPRD Riau.

"Heran ya, kok kagak jera-jera ya pejabat Riau, padahal sudah banyak yang masuk penjara," kata Ombak (20), seorang aktivis juga, yang melanjutkan kalau hal ini tidak bisa didiamkan, harus ditelusuri dengan tegas. Bahkan dia merencanakan aksi turun ke jalan, mengkritisi persoalan ini.

Memang terasa ada yang janggal, DPRD yang mestinya menjadi lembaga pengawas, dinilai kecolongan dengan sejumlah proyek yang tengah berlangsung di gedung wakil rakyat tersebut.

Salah satu proyek besar itu adalah rehab kamar mandi dan sejumlah fasilitas buang hajat (WC) anggota dewan dengan volume 42 kamar. Proyek yang dilaksanakan CV Putri Sribunga ini menghabiskan anggaran sebesar Rp1,070 miliar.

Selain itu, proyek yang tidak terkait dengan kepentingan rakyat ini yakni perbaikan atap lapangan tenis dengan anggaran sebesar Rp1.003 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh CV Riau Jaya Perkasa hingga September 2016 mendatang.

Proyek rehabilitasi WC gedung DPRD Riau dan pembuatan atap DPRD Riau ini memiliki konsultan pengawas yang sama yakni PT Serarora Abadi Konsultan. Proyek lain tak terpantau adalah perbaikan AC central, pengadaan mesin air isi ulang dan sejumlah proyek meubiler.

Kemudian proyek di Bagian Humas juga banyak diduga siluman tanpa terpantau jelas dengan total anggaran humas Rp15 miliar setahun. Misal saja proyek buku profil anggota DPRD Riau periode 2014-2019 lebih kurang Rp300 juta. Kemudian ada juga proyek pengelolaan website DPRD Riau sekitar Rp100 juta dikelola oleh Bagian Humas secara sendiri. Selanjutnya ada juga proyek publikasi media elektronik dengan anggaran yang sangat besar.

Biaya untuk siaran langsung saja sekitar Rp60 juta sekali tayang. Sedangkan untuk siaran tunda sekitar Rp30 juta dengan durasi tayang hampir setiap pekan. Proyek-proyek besar ini berlangsung hampir setiap tahun. Bahkan tahun lalu, proyek untuk pengecatan gedung saja, mencapai anggaran Rp2 milir, kemudian proyek rehab masjid dewan mencapai 1,8 miliar.

Kabag Umum Sekretariat DPRD Riau yang membawahi pekerjaan proyek di lingkungan sekretariat DPRD Riau, Khuzairi mengaku tidak bisa menjawab terkait proyek di Bagian Perlengkapan sebagai sub Bagian Umum tersebut.

"Saya tidak bisa jawab itu, langsung saja tanya ke Sekretaris DPRD," , seperti dilansir dari Goriau.com.***

Editor: Arif Wahyudi