Anggota DPRD Pekanbaru Minta Pemko Tertibkan PKL dan Ojol Dibawah Jalan Layang

Sabtu, 15 Februari 2020 - 12:17:39 wib | Dibaca: 965 kali 
Anggota DPRD Pekanbaru Minta Pemko Tertibkan PKL dan Ojol Dibawah Jalan Layang

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan,  keberadaan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) dan para driver ojek online (Ojol) yang kerap kali mangkal di terowongan jalan layang simpang Mal SKA diminta segera dilakukan penertiban. 
 
Tidak hanya disitu, keberadaan sejumlah PKL juga terlihat berjejer di badan Jalan depan Mall SKA, hal ini tentunya sangat membahayakan para pedagang itu sendiri dan para pengguna jalan, terlebih lagi dikawasan tersebut terdapat jalur bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dan padatnya aktivitas lalu lintas kendaraan. 
 
"Kita minta terowongan jalan layang simpang SKA ini dikembalikan sebagaimana fungsinya, apa lagi kita dengar terowongan itu rencananya digunakan untuk pejalan kaki. Maka sudah seharusnya mereka ditertibkan, jangan dibiarkan berkembang, harus ditindak tegas," Ungkap Ruslan Tarigan, Anggota Komisi IV DPRD kota Pekanbaru, Jumat (14/2/2020).
 
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini lagi perlu kerjasama semua pihak untuk menciptakan Pekanbaru yang aman, nyaman dan masyarakat yang tertib berlalu lintas dan menggunakan fasilitas publik dengan baik. "Tidak Dishub saja atau Satpol PP saja. Tetapi semua pihak harus saling bekerja sama untuk itu,"
 
Pemko Pekanbaru juga diminta saling berkoordinasi dengan Pemrov Riau terkait persoalan fasilitas terowongan jembatan layang yang digunakan PKL dan driver ojek onlinen, karena fasilitas tersebut menjadi kewenangan Dinas PUPR Provinsi Riau, karena flyover punya provinsi.
 
"Harus provinsi yang merealisasikan karena Fly over ini kewenangan provinsi dan kota sifatnya berkoordinasi," tuturnya.
 
Selain masalah terowongan, Ruslan juga menyoroti masalah jalur lambat Jalan Soekarno Hatta depan Living World yang dijadikan tempat parkir. Ruslan menyarankan agar lahan itu segera dijadikan jalur lambat. "Jika pemerintah yang punya kewenangan bisa menjadikan lahan itu sebagai jalan, maka akan lebih baik sebagai solusi macet, dan baru bisa memanfaatkan terowongan itu untuk pejalan kaki," sarannya.

Loading...
BERITA LAINNYA