DPD Repdem Riau Tancap Gas, Advokasi Petani Tanahnya Dirampas Korporasi Perkebunan

Rabu, 23 Juni 2021 - 15:59:38 wib | Dibaca: 1292 kali 
DPD Repdem Riau Tancap Gas, Advokasi Petani Tanahnya Dirampas Korporasi Perkebunan
Anton, diapit Ketua Umum dan Sekjen DPN Repdem usai Rakerda Repdem 19 Juni lalu di Pekanbaru

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Setelah melakukan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I di Kota Pekanbaru pada, 19, Juni, 2021 kemarin, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Provinsi Riau langsung tancap gas melakukan pendampingan ke basis-basis rakyat. Pendampingan ini fokus dilakukan membela kaum tani yang tanahnya dirampas oleh perusahaan perkebunan sawit maupun korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Hal itu dikatakan oleh Afrianto, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Lawan Mafia Tanah, yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Daerah, Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD-Repdem) Provinsi Riau, kepada wartawan, pada, Rabu, 23 Juni, 2021, di Pekanbaru.

"Kita tancap gas usai Rakerda ini melakukan advokasi Rakyat Petani. Daerah-daerah yg marak terjadi konflik agraria. Setiap Ketua DPC Repdem untuk segera menginventarisir konflik agraria yang terjadi di daerahnya masing-masing " ungkap Anton, panggilan akrabnya.

Dijelaskan Anton Satgas Lawan Mafia Tanah yang dibentuk DPD Repdem ini sudah bekerja sebelumnya terkait perampasan tanah rakyat, perusakan lingkungan yang dilakukan kooporasi atau perusahaan untuk inventarisir.

"Setelah dilakukan inventarisir, wilayahnya, kasusnya seperti apa, konfliknya seperti apa, nama perusahaannya apa, pemiliknya siapa, baru dilaporkan ke DPD Repdem Riau untuk dilakukan kajian, analisis, pemetaan, untuk kemudian dilakukan tindaklanjut ke wakil rakyat di DPRD Riau, bahkan ke Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN-Repdem) " terang Anton yang juga Ketua DPC Repdem Kabupaten Kampar ini.

DPD Repdem meyakini kata Anton lagi, jika laporan berkas itu sudah sampai ke DPN Repdem, akan ditindaklanjuti ke DPP Partai kemudian di diteruskan ke DPR RI yang menangani lingkungan.

"Dalam catatan kami, daerah-daerah yang massif terjadi konflik agraria terutama di Kabupaten Kampar, Rohul, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuansing, Bengkalis, Pelalawan, dan daerah lainnya " jelas Anton.

DPD Repdem Provinsi Riau jelas Anton akan mengerahkan seluruh kader-kadernya di daerah dalam melakukan pendampingan kepada kaum tani yang tanahnya dirampas secara ilegal oleh korporasi.  


Loading...
BERITA LAINNYA