PB HIPPMIH Pinta DPMD Inhil Batalkan Agenda Studi Banding Desa

Jumat, 20 Mei 2022 - 17:26:18 wib | Dibaca: 2759 kali

Ketua PB HIPPMIH, Dzul Fadhli Rivai. (Dok.gagasanriau)

GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Kembali kritikan muncul mengenai Studi Banding perangkat desa se Indragiri Hilir ke wilayah timur Indonesia, Lombok.

Kali ini dari Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Indragiri Hilir (PB HIPPMIH) menilai studi banding tersebut hanya pemborosan anggaran.

"Kegiatan itu hanya pemborosan alias mubazir, karena tidak termasuk dalam program prioritas pemulihan ekonomi," kata Ketua PB HIPPMIH, Dzul Fadhli Rivai, Jumat (20/5).

Bagaimana tidak, kata Dzul, studi banding tersebut menggelontorkan anggaran Rp15.000.000 per desa dikalikan 197 desa dengan total Rp2.955.000.000 Milar dari anggaran desa diduga hanya untuk jalan-jalan.

"Kami menduga gelontoran anggaran sebanyak itu hanya untuk jalan-jalan berkedok studi banding," tegas Dzul.

Maka dari itu, papar Dzul, pengurus PB HIPPMIH sepakat meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indargiri Hilir meninjau kembali rancana studi banding itu.

"Sebaiknya dibatalkan saja, karena kebutuhan pembangunan desa masih banyak yang perlu direalisasikan,"

Dzul mengingatkan kepala desa agar menimbang kembali menyetor anggaran Rp15 juta kepada pihak PMD untuk kegiatan tersebut. Dan menerima kritikan dan masukkan demi kebutuhan masyarakat banyak.

"Sebagai seorang pemimpin hendaknya dapat menerima kritik dan saran dari masyarakat, serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan segenap kemampuan yang ada," sarannya.

Senada, Sekretaris Jendral PB HIPPMIH, Firdaus juga meminta kades se Inhil harus meninjau kembali wacana keberangkatan studi banding tersebut, agar anggaran desa betul-bentul untuk kepentingan masyarakat.

"Kami berharap kepala desa bekerja dengan penuh tanggungjawab, benar, jujur, cerdas, iklas, dan tuntas serta adil dan tidak pilih kasih," kata Firdaus.

Firdaus juga mengajak seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat untuk mengawasi anggaran desa, dan tidak takut mengkritik jalannya pemerintahan desa se Inhil, karena pembangunan suatu wilayah dimulai dari desa yang anggarannya tidak sedikit.

"Kami PB HIPPMIH Pekanbaru menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk tidak takut mengkritik dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Tetaplah menjadi mahasiswa yang berfikir merdeka," tutupnya.

-----------------------------------------------------------------

APDESI Inhil Tanggapi Kritikan Rp15 Juta Studi Banding Desa

Menyikapi terkait berita yang beredar mengenai studi banding kepala desa se Kabupaten Indragiri Hilir ke wilayah timur Indonesia menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan.

Kritikan pun bermunculan, menilai studi banding yang menggelontorkan Rp15 juta per desa itu diangggap pemborosan alias mubazir, karena tidak termasuk dalam program prioritas pemulihan ekonomi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Persatuan Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Said Khairul Hanifiah menjelas kegiatan itu bukan tanpa tujuan dan bukan untuk menghambur-hamburkan anggaran desa, melainkan untuk peningkatan kemampuan aparatur desa.

"Studi banding itu untuk pengembangan ekonomi, serta tertib administrasi. Ekonomi tidak bisa berkembang jika tidak diikut sertakan tertib administrasi," kata Ketua APDESI Inhil, Said Khairul Hanifiah, Kamis (19/5).

Dikatakan Said, APDESI bersama Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) tidak menunda pelaksanaan kegiatan yang sifatnya menjadi perioritas untuk kepentingan masyarakat, baik itu pemulihan ekonomi, mitigasi dan penangan bencana alam.

"Pemulihan ekonomi, mitigasi dan penanganan bencana dan non alam yang jadi kewenangan desa itu selalu kami anggarkan setiap tahunnya," tegasnya.

Ditegaskan Said, studi banding tersebut merupakan kegiatan yang sangat jelas dan terukur sesuai pengkajian agar aparatur desa memiliki kemapuan dalam pengembangan ekonomi dan administrasi.

"Kita ke sana kegiatannya jelas. Pertama kami melihat pemerintah wilayah timur secara administrasinya baik dan pengembangan wisata desa juga tertata dengan baik,"

"Justru itu kita ingin belajar dari mereka. Kalau kita belajar sama orang tentu kita datang ke lokasi tersebut dan melihat merasakan secara langsung," paparnya.

Mengenai keterlibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Said menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini, Pemdes Inhil melalui APDESI meminta DPMD sebagai fasilitator, dikarenakan DPMD inhil leading sektornya Pemdes Desa.

"Memang kami yang meminta DPMD memfasilitasi kegiatan studi banding ini. Ya termasuklah penyetoran anggaran keberangkatan nanti," jelasnya.

"Kita juga meminta dukungan dari masyarakat inhil untuk mendukung kegiatan ini. Kita sangat memahami kondisi daerah saat sekarang ini, keberangkatan kita ini tujuan sama untuk daerah dan pengembangan wisata daerah," tutupnya.