GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Ketua DPRD Inhil, Ferryandi pimpinan rapat Paripurna di Gedung DPRD Jalan Soebrantas Tembilahan.
Rapat tersebut dihadiri Bupati Inhil, HM Wardan, Forkopimda, serta anggota DPRD Inhil, Senin (27/06/22).
Paripurna itu membahasa tentang Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Inhil tahun 2021.
Juga membahas penyertaan Modal Daerah kepada BPR Gemilang serta Perubahan Peraturan tentang Badan Musyawarah Desa.
Ketua DPRD, Ferryandi menyoroti realisasi proyek pembangunan yang tertuang dalam APBD 2022 yang disahkan per 30 November 2021 lalu.
"Sudah 7 bulan sejak APBD tahun 2022 kita sahkan, hingga saat ini kami melihat hanya satu pembangunan yakni gedung serba guna pelayanan satu pintu atau Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dilelang dan dikerjakan," kata Ferraryandi.
Sementara, paparnya lagi, banyak paket proyek yang lebih mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti jalan dan jembatan tidak ada progres sama sekali.
"Masih banyak yang lebih mendesak, sepertinya kita tidak mau belajar dari kekurangan tahun sebelumnya," ungkapnya.
Lebih jauh, Ferryandi menegaskan bahwa mendahulukan pembangunan yang bersentuhan dengan kebutuhan dan hajat hidup orang banyak masih sebatas slogan.
Terlihat dengan jelas bagaimana susah dan terkendalanya sebagian besar masyarakat Inhil akibat hancurnya infrastruktur dan anjloknya harga komoditi andalan, seperti Sawit, Kelapa Rakyat dan Pinang.
"Ini diperparah tidak jalannya APBD sebagai salah satu faktor yang menstimulus ekonomi masyarakat,* terangnya.
Dengan anjloknya komoditi Sawit dari Rp3200 menjadi Rp200,- Kelapa Rakyat dari Rp 3000 jadi Rp 1700 dan Pinang dari harga Rp 12.000 anjlok jadi Rp 4000,- harusnya ekonomi masyarakat bisa terbantu jika APBD berjalan maksimal sejak awal tahun.
"Namun yang terjadi justru sebaliknya, para petani dan buruh tani saat ini menganggur dan tidak punya pilihan pekerjaan yang lain, " papar Ferryandi.
Katanya lagi, DPRD atas dasar pengalaman dan keinginan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, secara maraton berupaya menggesa APBD sebelum tahun berjalan, agar bisa dilaksanakan pada awal awal tahun.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H Syamsuddin Itu dalam kesempatan itu menyatakan bahwa apa yang manjadi keluhan masyarakat melalui wakilnya di DPRD merupakan seperti penyampaian Ketua DPRD, H Ferryandi adalah hal sebenarnya.
"Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan ketua tadi, artinya jika kita ingin menggelar pembangunan yang berpihak kepada masyarakat kita harus berkorban, karena pada dasarnya Inhil adalah tumpah darah kita bersama, mari kita bangun dengan sekuat tenaga, mari kita kurangi kegiatan kegiatan yang bersifat seremonial, " kata Syamsuddin Uti.