Ghafar Usman: "Pemko Pekanbaru Salurkan Bansos Tidak Tepat Sasaran

[caption id="attachment_7990" align="alignleft" width="300"] Abdul gaffar usman[/caption] gagasanriau.com ,Pekanbaru- "Bansos yang ada di kota pekanbaru ini, ternyata tidak tepat sasaran dan harus diperbaiki. Dari segi tata manfaat, dan tata sampai. Karena memang secara tugas kepala daerah, dia (Firdaus) menjadi salah satu tugas pokok mengenai pengelolaan bantuan-bantuan itu," itulah yang di ungkapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah RI, Ghafar Usman saat di temui dikantor Walikota, Rabu (11/12/13). Adapun Maksud dari kedatangan anggota DPD RI tersebut ke kantor Walikota pekanbaru disebabkan adanya temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, tentang penyalahgunaan maupun tidak tepatnya penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Pekanbaru. Untuk itu, hari ini Rabu (11/12/2013) pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. "Ternyata ada temuan dari BPK terhadap  Pemerintah kota  Pekanbaru . Akan tetapi, Pihak BPK masih memberikan rekomendasi yaitu  ada dua. Pertama harus memberikan tindak lanjut secara administratif dan tindak lanjut dalam bentuk pengembalian," ungkap Anggota DPD-RI perwakilan Riau Ghafar Usman, disela-sela melakukan rapat dengan Walikota beserta jajarannya. Ghafar juga menyebutkan, untuk tindak lanjut secara pengembalian, harus dilakukan secepatnya. Dan lagi, saat ini kota Pekanbaru mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam pengelolaan tata keuangan. Padahal, kata Ghafar lagi, sesungguhnya harus sudah mendapatkan predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian). "Supaya ada keseriusan pak walikota untuk menata aset di kota ini, bila perlu cari konsultan dari BPKP,"tegasnya. Oleh karena itu  Ghafar kembali mengatakan Walikota Pekanbaru harus lebih serius lagi dalam pengelolaan bansos agar tepat guna serta tepat sasaran. Dian Rosari