Satker Di Lingkungan Pemprov Riau Dinilai Tidak Kreatif

gagasanriau.com ,Pekanbaru-Sejumlah fraksi di DPRD Riau meminta satuan kerja perangkat di daerah agar lebih kreatif meningkatkan pendapatan dan tidak hanya tergantung pada dana bagi hasil. "Pendapatan masih jauh dari harapan karena hanya tergantung pada DBH yang sekarang malah turun. Masih banyak sumber pendapatan yang bisa dimanfaatkan seperti mengusahakan pengelolaan pajak CPO dimana Riau adalah penghasil terbesar," kata Zukri Misran dari Fraksi PDIP di Pekanbaru, Selasa malam (24/12/2013). Pajak "Crude Palm Oil" atau minyak kelapa sawit ini merupakan komoditas unggulan dari Riau. Tapi Pemerintah Provinsi tidak jeli dalam mengusahakan hal ini. Padahal dampak operasional kegiatan usaha ini begitu tidak sebanding seperti kondisi jalan yang hancur akibat lalu lintas Truk CPO. Selain itu menurut Zukri kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus ditingkatkan lagi agar memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan Riau. Hal ini disebabkan karena berdirinya BUMD tersebut berasal dari uang rakyat. "Namun sampai saat ini kontribusi BUMD terhadap pendapatan masih rendah. Yang terjadi malah BUMD meminta subsidi lagi kepada APBD," lanjut Zukri Misran. Senada dengan Zukri, Riki Hariansyah dari PKB yang tergabung dalam fraksi gabungan juga menilai pendapatan Riau terlalu bergantung pada pusat. Ia mencontohkan rasio pajak Riau yang terendah nomor dua di Indonesia yang hanya meminta delapan persen seharusnya ini ditingkatkan. Sementara itu dari Fraksi Golkar Gumpita menyayangkan tidak gesitnya Pemprov Riau dalam merebut blok Siak yang yang kontraknya habis tahun ini oleh PT. Chevron Pasific Indonesia. Hasilnya blok Siak dimenangkan oleh Pertamina. Jika BUMD Riau seperti PT. Riau Petroleum bisa mendapatkannya tentu pendapatan Riau bisa meningkat. "Sekarang sudah jatuh di tangan Pertamina. Usaha yang bisa dilakukan adalah mendekati Pertamina agar bisa menjalin mitra dengan BUMD agar keuntungan paling tidak bisa didapatkan," papar Gumpita. Antarariau