HAKI 2016, KPK Didesak Agar Pemprov Riau Lebih Jujur dan Transparan Kelola Uang Rakyat

GagasanRiau.Com Pekanbaru - Pemerintah Daerah (Pemda) Riau pada peringatan Hari Anti Korupsi Indonesia (HAKI) tahun 2016 ini untuk lebih jujur dan terbuka dalam pengelolaan uang milik rakyat. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri untuk benar-benar memastikan Riau bebas dari Zona Merah sebagai daerah rawan korupsi.

"KPK harus bisa memastikan bahwa Pemerintah daerah khususnya Provinsi Riau, melalui perayaan HAKI 2016 ini kedepannya harus benar-benar transparans semua sektor mulai dari perencanaan pembangunan, anggaran, pengadaan barang dan jasa,  penyusunan regulasi daerah" ujar Usman Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau kepada GagasanRiau.Com melalui rilis pers nya.

Selain itu katanya lagi, KPK juga didesak agar memastikan Pemprov Riau menjalankan sistem yang akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam sektor Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan.  

"Pemerintahan Riau harus melakukan efektivitas dan efesiensi anggaran, karena banyak anggaran dibelanjakan untuk kegiatan pemborosan dan tidak efisien. Memastikan Pemprov Riau untuk melakukan penataan BUMD agar menjalankan prinsip dengan sistem yang transparansi " saran Usman.

Sebelumnya juga FITRA Riau juga mengkritik Pemprov Riau terkait pembangunan tugu anti korupsi yang memakan biaya Rp 420 juta, karena dinilai pemborosan. Pasalnya peringatan HAKI 2016 ini dinilai lebih menekankan sukses acara seremonial, namun upaya serius pencegahan terhadap prilaku korupsi masih diragukan.

Editor Arif Wahyudi