Ahmad Hijazi
GAGASAN RIAU.COM, PEKANBARU - Meskipun sudah bukan rahasia umum kondisi sebagian besar jalan provinsi di Riau rusak parah, Pemprov Riau belum ada mempetakan kondisi dan biaya perawatan jalan tahun 2019.
Hal ini terungkap dari wawancara gagasanku dengan Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi di sela-sela acara paripurna di gedung DPRD Riau, Senin (28/1/2019).
Dikatakan Sekda, kerusakan jalan provinsi yang terjadi di beberapa titik seperti di Lipat Kain itu, sebenarnya karena tonase kendaraan yang melewati jalan itu tidak sesuai dengan peruntukan jalannya.
"Saya tidak hapal petanya dan angkanya. Tapi yang pasti ada anggaran perbaikannya. Kita tidak tutup mata. Dan kita juga tahu kerusakan itu lebih pada tonase mobil yang lewat disana," ungkap Sekda.
Sambil jalan, Sekdaprov Riau itu mengakui bahwa sampai saat ini belum ada kajian untuk melakukan pengawasan yang ketat soal tonase ini. Tapi dia berjanji bahwa hal itu pasti akan dilakukan.
"Kita kan tidak bisa memantau kendaraan yang lalu lalang itu tonasenya apakan sesuai atau tidak dengan peruntukan jalannya," ungkapnya.
Seperti diketahui salah satu jalan provinsi yang rusak parah adalah jalan lintas HR Soebrantas Tanah Merah Pasar Baru Lipat Kain, Kabupaten Kampar, Riau,
Dan dari pantauan gagasanriau di lapangan, bukan hanya ruas jalan itu saja yang rusak parah. Bahkan jalan arah ke dalam atau tepatnya jalan menuju Sungai Rambai dari Lipat Kain juga rusak parah sekitar 8 kilometer.
"Lumpurnya hampir setinggi lutut orang dewasa. Ada sekitar 8 kilometer. Makanya banyak truk sawit dan kayu bapak yang terpuruk dan ngantri," ungkap Syafri salah seorang warga yang selama 24 jam tertahan di Lipat Kain karena tidak bisa lewat sewaktu mau melihat kebunnya di daerah Sungai Rambai.
Kerusakan itu dinilai Syafri lebih karena kendaraan yang hilir mudik memiliki tonase yang melebihi.
"Ya tonase itu. Ada truk balak dan mobil sawit. Isinya bisa sampai 15 ton itu. Dipaksakan lewat jalan yang rusak itu. Ada juga yang sampai patah As mobilnya," ungkapnya lagi.
Saat ini, kondisi jalan di Riau lebih 75 persen perlu penanganan serius pihak terkait. Karena pembangunan jalan harusnya sesuai dengan kepentingan rakyat. Jika ada penyalahgunaan harusnya diawasi dengan ketat.
Reporter Munazlen Nazir