Bertatto dan Pernah Bertindik, Security Bandara Terancam Diberhentikan

Beberapa Security menjumpai Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dapil Bali- I Nyoman Parta, S.H

BALI - Sejumlah security Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, datang ke rumah aspirasi menyampaikan bahwa mereka terancam  tidak dilanjutkan kontraknya oleh Pihak PT Angkasa Pura Supports (APS) anak perusahan dari  PT Angkasa Pura 1. 

Yang membuat mereka kecewa dan resah karena adanya SE dari Angkasa Pura 1 sebagai pemberi kerja.

Salah satu syaratnya yang tidak adil yaitu  tidak bertato dan bertindik, menurut Wayan Suatrawan dan Agus Amik Santosa yang mengkoordinir teman temannya mengatakan bahwa mereka sudah bekerja di Airport selama 13-20  tahun lamanya dan tidak pernah ada masalah.

Mereka sudah bertato saat sebelum menjadi Scurity Avsec  dan saat sebelum jadi Scurity pernah bertindik, 

Mereka mewakili 136 orang security dan informasinya jumlah  scurity yang tidak dilanjutkan lebih dari 300 orang  yang akan dihentikan kontraknya.

Saya menyayangkan rencana  menghentikan kontrak karena Pertama, alasan bertato dan ada bekas tindik dalam situasi sekarang.

Sudah tidak relevan karena mereka sudah ada yang bertatto  dan pernah bertindik pada saat awal menjadi Scurity Avsec, lagian tattonya juga tidak terlihat ketika menggunakan seragam, masak gara-gara gambar burung kecil di lengan tidak dilanjutkan kontraknya.

Kedua, kondisi hari ini justru ketika AP 1 Ngurah Rai mulai ada pemasukan karena wisatawan domestik terus beranjak bangkit, 

Ketiga, agak lucu dan cendrung diskriminatif  persyaratan tidak bertatto dan pernah ada tindik hanya untuk mereka tenaga kontrak saja, sedang di Angkasa Pura 1 banyak juga Scurity yang sudah jadi tenaga tetap juga memikik tatto.

Kempat, mereka yang terancam tidak dilanjutkan kontraknya sebagian besar adalah warga lokal Bali dan rata-rata sudah berkeluarga dan punya anak, saya menduga  rencana ini untuk menghindari beban pembayaran BPJS dan kemudian merekrut tenaga baru yang masih muda 

Saya akan menyampaikan dengan APS dan  pihak Angkasa Pura 1 serta juga Kementerian BUMN untuk meninjau persyaratan itu, karena tidak adil, cendrung diskriminatif dan tidak manusiawi.