GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Kampar kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah nyata ini dibuktikan melalui penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau pada Selasa (31/3).
Penyerahan dokumen krusial ini dilakukan langsung oleh Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, Binsar Karyanto, P.S.T., M.M., CSFA., GRCA., GRCP, di Kantor BPK Perwakilan Riau.
Momentum ini menjadi bukti otentik bahwa di bawah kepemimpinan Ahmad Yuzar, Pemkab Kampar menempatkan integritas pengelolaan anggaran fiskal sebagai prioritas tertinggi.
Bukan Sekadar Administrasi, tapi Tanggung Jawab Moral
Bagi Pemkab Kampar, kepatuhan terhadap penyerahan laporan keuangan bukan sekadar rutinitas untuk menggugurkan kewajiban regulasi. Ahmad Yuzar menegaskan bahwa ada esensi yang jauh lebih besar di balik penyusunan LKPD ini, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Penyerahan LKPD ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan wujud tanggung jawab moral dan profesional kami kepada masyarakat Kampar. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Ahmad Yuzar dengan optimis.
Mengejar Substansi di Balik Opini WTP
Kabupaten Kampar memang kerap membidik opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagai standar tertinggi audit keuangan. Namun, Ahmad Yuzar membawa paradigma baru dalam memandang prestasi tersebut. Baginya, WTP bukanlah pemberhentian terakhir, melainkan sebuah instrumen ukur kemajuan daerah.
Ia menekankan bahwa potret keuangan yang sehat harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di lapangan.
“Opini WTP adalah cerminan dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah. Namun yang lebih penting adalah bagaimana laporan keuangan ini benar-benar mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin setiap kebijakan fiskal berdampak nyata bagi pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di Kampar,” tambahnya.
Sinergi Solid dan Apresiasi Tinggi dari BPK Riau
Langkah progresif Pemkab Kampar ini mendapat respons positif dan apresiasi tinggi dari BPK Perwakilan Riau. Ketepatan waktu dan keseriusan administratif yang ditunjukkan dinilai sebagai bentuk profesionalisme tata kelola yang patut dicontoh.
“Kami mengapresiasi komitmen Bupati Kampar dan jajaran dalam menyerahkan LKPD sesuai jadwal. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan yang transparan dan akuntabel,” ungkap Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, Binsar Karyanto.
Prosesi penyerahan yang berjalan khidmat dan profesional ini juga merefleksikan solidnya sinergi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Kampar.
Hal ini terlihat dari hadirnya sejumlah pejabat teras Kampar yang mengawal langsung jalannya acara, antara lain, Ahmad Taridi, S.Hi., M.M. (Ketua DPRD Kabupaten Kampar) , Dr. Ardi Mardiansyah, S.Stp., M.Si., (Penjabat Sekretaris Daerah Kampar) Muhammad Irsyad (Plt. Kepala Inspektur Kampar) , Drs. Dendi Zulhairi, M.Si. (Kepala BPKAD Kampar)
.Dengan penyerahan LKPD Unaudited ini, Pemerintah Kabupaten Kampar tidak hanya membuka diri terhadap proses audit yang transparan, tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada publik Anggaran daerah aman, dikelola secara profesional, dan sepenuhnya didedikasikan untuk kemajuan Bumi Sarimadu. (Adv)