Ketua Umum PPP Dibidik KPK Terkait Dana Haji

Gagasanriau.com ,Jakarta-Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin enggan berkomentar terkait dugaan adanya upaya sistematis yang dilakukan pihak tertentu untuk menyudutkan Ketua umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam kasus dugaan korupsi dana haji.

_"Tidak ada kaitannya dengan menteri, siapapun itu dan jika layak diaudit jadi wajar diaudit," kata Din saat dijumpai wartawan dalam acara diskusi publik di markas Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia, Jakarta, Senin (10/2).

Lebih jauh cendikiawan muslim asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut menjelaskan, pihaknya mendukung langkah komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk melakukan audit terhadap dana calon jamaah haji di kementerian agama.

Menurut Din, jika KPK sudah memiliki bukti otentik terkait adanya penyimpangan dana, maka sudah sewajibnya untuk dilakukan penyelidikan.

"Kalau sudah ada data dari KPK, pendapat saya silahkan dilakukan audit. Karena saya sendiri tidak punya data terkait dana haji," ujar Din.

Seperti diketahui, KPK mulai menyelidik kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana ibadah haji yang dikelola Kementerian Agama, setelah adanya pengaduan dari masyarakat. Proses penyelidikan difokuskan pada pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013.

Berdasarkan penyelidikan, KPK menemukan bahwa adanya dugaan penyelewengan pengelolaan dana haji, salah satunya tidak adanya transparannya pengelolaan bunga dari uang setoran calon anggota jemaah.

Dalam setahun, bunga dana haji yang disetorkan di bank sebesar Rp 2,3 triliun.

Asatunews