Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman: "Infrastruktur Riau Penentu Kemajuan Usaha Mikro

Gagasanriau.com Pekanbaru-Banyaknya berbagai investasi yang beroperasional di Provinsi Riau selama 14 tahun belakangan dari mulai bergerak di sektor perkebunan, minyak dan gas, berimplikasi pada sektor pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan.

Dua tahun kemudian, di sepanjang jalan tersebut telah dipenuhi oleh para pedagang mikro dan kecil yang menyediakan makanan kering, pakan ternak, sampai penyedia jasa layanan fotocopi dan pedagang pernak-pernik serta penjual buah-buahan.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menceritakan kisah pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut saat berpidato dalam acara penyerahan Anugerah UMKM Awards ke 6 tahun 2014 oleh Bank Riau dan Kepulauan Riau (BRK) di Pekanbaru, Selasa (21/10).

Menurut Arsyadjuliandi, hal itu menjadi bukti bahwa infrastruktur jalan sangat memengarui pertumbuhan UMKM di Riau, selain juga bantuan pembinaan dan permodalan yang selama ini telah dilakukan pemerintah baik menggunakan anggaran daerah maupun pusat.

Untuk itulah, demikian Arsyadjuliandi, Pemprov Riau dalam menghadapi persaingan yang akan datang, tentu akan terus fokus membangun infrastruktur jalan, selain juga meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

"Termasuk membangun sekolah dan rumah sakit untuk mendukung program tersebut. Semuanya saling berkaitan, karena pendidikan akan meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) dan kesehatan juga turut memengaruhi masa depan masyarakat," katanya.

Arsyadjuliandi mengatakan, dengan SDM yang andal, tentu akan tercipta pelaku usaha yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jika hal itu terjadi, maka secara otomatis tugas pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dapat teratasi dengan sendirinya.

Karena UMKM yang maju dan telah tumbuh besar, kata dia, akan banyak menyerap tenaga kerja. Sementara kesehatan, adalah hal paling utama untuk memajukan SDM dan usaha yang sedang dijalani oleh para pelaku usaha tersebut.

"Kalau sakit tak bisa menjalankan usaha. Semuanya saling berkaitan, dan infrastruktur akan menjadi fokus utama pemerintah daerah selain juga pendidikan dan kesehatan," katanya.

Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur seperti jalan menjadi fokus pemerintah yang sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM. Karena jika akses jalan mengalami kerusakan, maka ongkos transportasi juga mahal yang artinya meningkatkan dana pengeluaran pelaku usaha.

Tentunya itu, menurut dia, juga akan memengaruhi harga produk yang akan dijual. Hitung-hitung ekonominya; ketika ongkos produksi naik, maka harga produk yang dihasilkan juga akan lebih mahal.

Bayangkan kalau jalan antarkecamatan atau antarkabupaten dan bahkan antarprovinsi hingga wilayah perbatasan sudah bagus semua, menurut Arsyadjuliandi hal itu secara sendirinya akan menumbuhkan dan mengembangkan UMKM di daerah hingga pelosok desa.

"Karena saya melihat, tahun 2000 ketika baru saja dibuka akses jalan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Riau, tahun berikutnya sudah tumbuh UMKM di sepanjang jalan tersebut. Itu artinya, infrastruktur memang memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah," kata Arsyadjuliandi.

Komitmen pemerintah adalah untuk kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Tentunya, kata dia, perlu diambil langkah-langkah kebijakan yang strategis dalam pengelolaan anggaran agar memberikan dampak langsung kepada masyarakat secara merata.

Pemprov Riau akan terus fokus membangun jalan dan memperbaiki segala infrastruktur jalan. Hal itu dibuktikan dengan APBD Riau yang sebagian besarnya memang dialokasikan ke program-program pembangunan tersebut.

"Itu artinya, hingga lima tahun ke depan akan banyak pembangunan jalan di kabupaten/kota di Riau yang diharapkan mampu merangsang pertumbuhan UMKM," katanya.

50 Persen Infrastruktur Sesuai dengan hasil keputusan antara legislatif dan pemerintah daerah, bahwa 50 persen dari nilai total APBD murni 2015 yang mencapai lebih Rp10 trilun akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Riau.

Legislator menyatakan hal itu sesuai dengan visi misi pemerintah daerah yang memang memprioritaskan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah secara merata. Termasuk upaya pembangunan di kawasan perdesaan agar bisa maju dari sebelumnya.

Kebutuhan anggaran yang begitu besar dalam sektor infrastruktur tersebut agaknya sesuai, karena masih banyak jalan-jalan di Riau yang mengalami kerusakan.

Menurut data Dinas Perhubungan (2013), dari 23.733 kilometer jalan di Provinsi Riau, sepanjang 8.069,22 km atau 34 persen di antaranya mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat dengan kondisi memprihatinkan.

Dari total panjang jalan itu sebesar 82 persen merupakan jalan kabupaten dan kota, sedangkan 13 persen jalan provinsi, dan sisanya jalan negara atau nasional.

Sementara itu jalan yang telah diaspal beton ada sekitar 39 persen, dan sisanya berupa jalan kerikil serta jalan yang masih diwarnai lapisan tanah. Dilihat dari kondisi jalan tersebut hanya 30 persen dalam kondisi baik, 34 persen rusak sedang, ringan dan berat.

Kemudian untuk jalan negara atau nasional yang baik hanya mencapai 28 persen dan jalan kabupaten/kota yang dalam keadaan baik 32 persen. Mencermati fakta demikian, pembangunan infrastruktur yang ada selama ini belum maksimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Kerusakan jalan tersebut antara lain akibat dilalui kendaraan bermuatan berat. Kemudian volume kendaraan melebihi kapasitas jalan, serta juga akibat dimakan usia dan minimnya pemeliharaan.

Kini kondisi sebagian badan jalan tersebut dalam keadaan memprihatinkan, termasuk yang menghubungkan antardaerah dalam kabupaten dan antarkabupaten dalam provinsi. "Oleh karena itu, diperlukan peningkatan perawatan jalan setiap tahun di samping melakukan pengawasan agar tidak dilalui oleh kendaraan bertonase tinggi," kata Arsyadjuliandi.

Jika kondisi infrastruktur jalan saja seperti ini, menurut Plt Gubernur Riau, maka akan sangat menghambat perekonomian, khususnya pelaku UMKM. Maka tentu ini menjadi prioritas.

Hadapi MEA Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman juga minta perusahaan perbankan dapat bersinergi dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjelang menghadapi berlkakunya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

"Jika komunikasi antara keduanya berjalan dengan baik, maka UMKM di Riau dengan bantuan perbankan akan siap menghadapi pasar bebas ASEAN mendatang," kata Arsyadjuliandi.

Para pelaku UMKM menurut dia dapat menyampaikan segala kekurangan dan kebutuhan pada perusahaan perbankan, dan perbankan diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan UMKM sehingga dapat berkembang menjelang berlakunya MEA.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Riau, kata Arsyadjuliandi, akan terus berupaya memromosikan dan membuka pasar yang luas untuk UMKM sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat terjual dengan maksimal.

Salah satu perusahaan perbankan yang telah menunjukkan komitmen membantu mengembangkan UMKM adalah Bank Riau dan Kepulauan Riau (BRK). Arsyadjuliandi mengharapkan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini untuk tetap dengan misinya mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.

Setiap tahun BRK juga memiliki program kegiatan yang dapat merangsang pertumbuhan UMKM. Salah satunya adalah Anugerah Awards UMKM.

"Acara ini diharapkan juga dapat memotivasi para pelaku UMKM untuk terus berkembang atau mengembangkan usahanya hingga menjadi besar dan bermanfaat termasuk dalam membuka lapangan kerja seluasnya," kata Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Eka Afriadi.

Dia mengatakan, Program UMKM Awards sesuai dengan visi dan misi Bank Riau-Kepri untuk menjadi pembina, pendamping, dan pengembang UMKM di Provinsi Riau dan Kepri yang sudah berjalan sejak 2009.

"Hanya kepada mereka yang serius dan memiliki profil usaha yang berpotensi untuk dikembangkan ke depan. Dari tahun ke tahun pelaku usaha dibantu, sehingga dapat mengalami peningkatan, dan ini adalah tujuan sebenarnya," kata dia.

UMKM Awards BRK kali ini dibagi menjadi tiga kategori, yakni usaha mikro, usaha kecil perdagangan, dan kategori usaha kecil produksi.

Dewan juri akhirnya memenangkan 15 UMKM terbaik dari 134 pelaku usaha yang merupakan debitur perusahaan perbankan itu baik yang berada di Riau maupun di Kepri.

Panitia menetapkan lima pemenang untuk tiap kategori yang kemudian berhak atas hadiah berupa plakat atau sertifikat serta uang tunai senilai total Rp90 juta.

Anugerah UMKM Awards menurut Arsyadjuliandi juga menjadi bukti bahwa di Provinsi Riau ternyata cukup banyak UMKM yang telah maju karena mendapat pembinaan dari BRK.

"Khusus di Pekanbaru, ternyata ada UMKM perdagangan dan usaha produksi yang telah menghasilkan produk unggulan. Ini dibuktikan dengan kemenangan di UMKM Awards 2014," katanya.

Arsyadjuliandi mengatakan, pihaknya juga mendorong agar perusahaan perbankan lainnya dapat mengikuti jejak BRK dalam upaya memajukan para pelaku UMKM.

Selain memberikan kemudahan dalam peminjaman dana tunai, demikian Arsyadjuliandi, sebaiknya juga dilakukan pembinaan sehingga perkembangannya terus terpantau dan mejadi manfaat bagi masyarakat luas.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Riau yang juga menjadi Ketua Dewan Juri UMKM Awards 2014 BRK, Indra Bangsawan mengatakan, sebanyak 15 pemenang anugerah tersebut merupakan pelaku usaha mikro dan kecil serta menengah yang benar-benar telah menunjukkan keberhasilan setiap tahunnya selama menjadi debitur.

"Harapannya, jejak UMKM pemenang penghargaan ini akan diikuti oleh para pelaku usaha mikro dan kecil lainnya," kata dia dikutip dari antara.