GagasanRiau.Com Bengkalis - Peningkatan pembangunan jalan poros antar desa masih menjadi prioritas utama di Kecamatan Bengkalis. Usulan pembangunan jalan poros antar desa, juga usulan penahan gelombang untuk meminimalisir abrasi disampaikan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bengkalis, Senin (29/2/2016) di Aula Kantor Camat Bengkalis.
Diharapkan usulan yang skala prioritas Kecamatan Bengkalis dapat terealisasi tahun 2017 mendatang. Musrenbang Kecamatan Bengkalis dihadiri oleh Camat Bengkalis Jamaluddin, anggota DPRD dapil Bengkalis Bantan, Irmi Syakip Arsalan, UPIKA Bengkalis, sejumlah kepala dan perwakilan SKPD, serta ratusan masyarakat
Camat Bengkalis Akmaluddin menyatakan sebelum dilaksanakan Musrenbang, setiap desa terlebih dahulu menggelar Musrenbang yang akan diusulkan.
"Dari usulan Musrenbang tingkat desa yang begitu banyak, usulan jalan antar desa masih menjadi prioritas yang diharapkan masyarakat Kecamatan Bengkalis," kata Jamaluddin.
Sementara itu Anggota DPRD Bengkalis Irmi Syakip Arsalan, dalam Musrenbang tersebut mengatakan bahwa usulan jalan antar desa merupakan salah satu faktor yang mendukung kemajuan desa.
Menurut Politisi PKB ini jika akses ke luar masuk trsnportasi semakin lancar, maka bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Oleh karena itu diharapkan usulan yang disampakan pada Musrenbang Kecamatan Bengkalis ini dapat terealisasi, terutama pembangunan jalan poros antar desa, kususnya di Kecamatan Bengkalis bagian barat, hak itu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat," sebut Irmi Syakip Arsalan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bengkalis ini.
Dikatakan pria yang akrab disapa ikip ini, selain usulan jalan, juga ada usulan untuk pembangunan turap penahan gelombang
Kita akan usulkan yang skala prioritas utama di Musrenbang kabupaten. Karena usulan yang diajukan tersebut semuanya untuk kepentingan masyarakat umum,’’ tambahnya.
Dalam kesempatan itu Anggota DPRD Bengkalis ini juga menyentil soal ketidakhadiran sejumlah SKPD baik pada Musrenbang Desa maupun pada Musrenbang Kecamatan.
“Kita juga menyayangkan ketidakhadiran sejumlah SKPD pada Musrenbang baik di tingkat desa-desa maupun tingkat kecamatan, padahal seharusnya SKPD di lingkup Pemkab Bengkalis proaktif memberikan informasi terkait pembangunan daerah ini kepada masyarakat. Selain itu SKPD juga harus menjemput bola dalam mendukung program bupati. Harus ada inisiatif – inisiatif yang sifatnya membangun, jadi jangan hanya menunggu saja. Apalagi masyarakat sangat membutuhkan informasi dari setiap SKPD pada setiap Musrenbang,” pungkas Ikip. (*)
Reporter Mirzal Apriliando