GagasanRiau.com, Tembilahan - Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyerobotan dan pengrusakan kebun oleh PT Indogreen Jaya Abadi (IJA), Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Inhil melakukan pengecekan langsung ke lapangan, Rabu (31/8/2016).
Syarkawi, salah satu warga yang sering dipanggil Awi, mengatakan, dugaan aksi penyerobotan lahan ini sudah terjadi sejak 2014 dan sampai kini belum ada penyelesaian hak tanah oleh perusahaan tersebut.
"Setidaknya ada 80 hektare lahan kami yang diserobot oleh perusahaan tersebut sejak tahun 2014 lalu. Kami telah menunjukkan bukti kepemilikan lahan, namun tetap diserobot," ungkapnya di hadapan Sekjen Fokus Ornop Inhil Indra Gunawan, saat berada di dekat lahannya yang saat ini sudah ditanami kelapa sawit oleh PT IJA, Rabu (31/8/2016).
Pihak perusahaan menyatakan bersedia memberikan ganti rugi bahkan sudah dilakukan pengukuran, namun ternyata itu tidak pernah dilakukan.
"Karena sampai saat ini tidak ada itikad mereka untuk menyelesaikan permasalahan ini," tegasnya.
Sebagian lahan mereka tetap berhasil dipertahankan walaupun sempat hampir memicu ketegangan dengan pekerja perusahaan, namun parit di areal kebun kelapa yang saat ini dapat dipertahankan tersebut, sudah ditutup oleh pekerja perusahaan. Sayangnya, kebun yang dapat mereka pertahankan tersebut, kondisinya juga rusak diserang hama kumbang akibat aktifitas pembukaan kawasan hutan oleh PT IJA.
Sekjen Fokus Ornop Indra Gunawan menyatakan sampai saat ini memang tidak ada itikad baik pihak manajemen PT IJA. Padahal, lahan masyarakat saat ini sudah dikuasai dan ditanami sawit.
Ia mengharapkan perusahaan bisa menyelesaikan permasalahan ini segera, sebab jika dibiarkan dan belum ada penggantian hak atas tanah maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di belakang hari.
"Selama ini kami sudah berusaha memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini, namun pihak manajemen PT IJA belum merespon dengan baik dan tidak ada itikad baik sama sekali," tegasnya.
Diharapkan, permasalahan ini juga menjadi perhatian serius semua pihak, terutama instansi terkait seperti Dinas Perkebunan, karena ini menyangkut mata pencaharian masyarakat setempat dan berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas ke depannya.
"Jangan sampai permasalahan ini memantik konflik di lapangan, tentu yang repot kita semua nantinya," ingat Indra.**
Reporter: Daud M Nur