KDDI Sebut Inhil Belum Siap Lakukan Penghapusan Jamkesda

Rabu, 04 Januari 2017 - 18:44:29 wib | Dibaca: 2167 kali

Ketua KDDI Hendri Irawan

GagasanRiau.com, Tembilahan - Organisasi Komunitas Donor Darah Inhil (KDDI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menilai masyarakat belum siap dengan kebijakan Pemerintah Daerah menghapus program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diyakini untuk rakyat miskin.

Pasalnya, penghapusan ini dinilai terlalu terburu-buru membuat masyarakat kebingungan saat merujuk keluarganya kerumah sakit Jamkesda tidak diberlakukan lagi. Tidak berlakunya Jamkesda tersebut sesuai dengan aturan pemerintah pusat, kedepan semua program layanan kesehatan yang digulirkan daerah harus terintegrasi dengan pusat. Dengan begitu, kepesertaan Jamkesda seluruhnya akan dihapus. Kemudian, mereka beralih ke layanan pusat, seperti BPJS, JKN dan KIS.

Ketua KDDI Hendri Irawan mengatakan kebijakan Pemerintah Daerah tersebut terlalu terburu-buru dikarenakan masyarakat belum siap penghapusan Jamkesda tersebut.

"Dengan dihapusnya jamkesda yang merupakan bantuan kesehatan untuk rakyat miskin ini bukan menyelesaikan suatu masaalah tambah membuat masalah," ucap Iwan panggilan akrabnya kepada GagasanRiau.com, Selasa (4/12/2016).

Karena, lanjutnya, masyarakat Inhil 40 persen dari 612.665 jiwa tergolong penduduk dengan kesejahteraan rendah. Apa bila dihapuskan, katanya, kebijakan yang dinilai terburu-buru tersebut menyulitkan masyarakat, ditambah lagi masyarakat inhil belum keseluruhan belum memiliki KK, KTP.

"Sesuai dengan keputusan, kedepan semua program layanan kesehatan yang digulirkan daerah harus terintegrasi dengan pusat, artinya jaminan kesehatan didaerah atas kebijakan pemda harus dihapuskan, dan memaksa bergabung di Bpjs, dan belum tentu masyarakat mampu membayar iuran tersebut," ungkapnya lagi.

Sesuai dengan penelusuran awak media, salah seorang warga Inhil Selamat (49) ibunya dirujuk KeRSUD Puri Husada. Selamat merasa beratnya sejak Jamkesda dihapuskan karena saat ibunya dirujuk, pihak rumah sakit menolak jamkesda dan ibunya harus dirawat melalui umum.

"Sudah Rp 4.000.000 mas biaya yang habis untuk berobat mamak kami disini. Mau mengharapkan apalagi Jamkesda kabarnya tidak berlaku lagi, kami cuman bisa pasrah," keluhnya.

Itu artinya, sambung Iwan, masyarakat Inhil belum siap penghapusan Jamkesda dengan kondisi masyarakat inhil belum sepenuhnya menerima Bpjs.

Reporter Daud M Nur