Hingga Kini DPRD Pekanbaru Belum Terima Keluhan Masyarakat Soal PPDB

Ahad, 05 Juli 2020 - 19:50:55 wib | Dibaca: 790 kali 
Hingga Kini DPRD Pekanbaru Belum Terima Keluhan Masyarakat Soal PPDB
Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Yasser Hamidy

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang biasanya selalu dihebohkan dengan aduan masyarakat lantaran banyak Pungutan Liar (Pungli) maupun ada wali murid yang kerepotan lantaran tidak ada dapat peluang mendapat bangku, pada tahun ini belum ada keluhan.
 
Pihak DPRD Kota Pekanbaru pun sampai saat ini, belum menerima aduan dari masyarakat ataupun dari pihak sekolah terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu.
 
Dimana, sebagai informasi, untuk PPDB tingkat SMP di tahun ajaran 2020-2021 di Pekanbaru sendiri di mulai sejak tanggal 1-7 Juli 2020 mendatang.
 
"Sampai saat ini Alhamdulillah belum ada masyarakat yang mengadu ke kita (DPRD), artinya PPDB untuk tingkat SMP masih berjalan dengan baik," cakap Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Yasser Hamidy, Minggu (05/07/2020).
 
Namun meskipun demikian demikian, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan bahwa hingga saat ini warga Kelurahan Tuah Madani dan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan masih kesulitan untuk mendaftarkan anak-anaknya melalui jalur zonasi.
 
Hal tersebut dikarenakan di dua kelurahan tersebut tidak ada sekolah untuk tingkat SMP yang tersedia, sehingga hal tersebut tidak memungkinkan jika masyarakat di dua Kelurahan tersebut menggunakan jalur zonasi.
 
"Mau tidak mau masyarakat mendaftarkan anaknya melalui jalur prestasi atau jalur afirmasi," jelasnya.
 
Lebih jauh, Yasser berharap agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru lebih memperhatikan dua Kelurahan tersebut. Terlebih masyarakat setempat sudah mengimpikan adanya sekolah yang dekat dari rumahnya.
 
Hal tersebut agar terpenuhinya kuota supaya dua kecamatan tersebut usia peserta didiknya dapat diakomodir untuk menempuh pendidikan. Misalnya dilakukan perencanaan pembangunan gedung baru untuk masing-masing kecamatan.

Loading...
BERITA LAINNYA