Legislator : "Pecat Sekdaprov Dan Karo Keuangan Riau "!

[caption id="attachment_5770" align="alignleft" width="300"] Toni Hidayat Anggota DPRD Riau Dari Fraksi Demokrat[/caption]

gagasanriau.com ,Pekanbaru-Sejumlah anggota DPRD Riau mendesak agar sejumlah pejabat di Pemprov Riau seperti sekretaris provinsi  dan kepala biro khususnya keuangan untuk mundur dari jabatannya terkait rendahnya serapan APBD.

"Saya minta Sekprov dan Karo Keuangan mundur saja dari jabatan jika memang tak mampu lagi menjalankan tugas karena serapan APBD rendah," kata anggota DPRD fraksi PDIP Zukri Misran di Pekanbaru.

Akibat dari serapan APBD yang rendah ini tentu akan membuat Sisa dana lebih (Silpa) Provinsi Riau menjadi besar. Saat ini serapan APBD Riau oleh Pemprov belum mencapai 50 persen, padahal ini sudah memasuki akhir tahun. Jika tidak cepat bisa saja APBD Riau yang Rp 8 Triliun punya Silpa Rp 3-4 Triliun.

Sekretaris Daerah saat ini dipegang oleh Zaini Ismail dan Kabiro Keuangan dijabat oleh Jonli. Dua orang tersebut menjadi sasaran karena sumber pencairan APBD berhubungan dengan mereka.

Keluhan menganai sulitnya pencairan dana di bagian keuangan Provinsi Riau sudah tidak rahasia umum lagi. Hal ini membuat proses pencairan menjadi terhambat karena rumitnya proses tadi untuk dana hibah dan bantuan sosial.

Sedangkan untuk program kegiatan, Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) dinilai terlalu lamban merealisasikan programnya sehingga dana masih saja mengendap di bagian keuangan.

Sementara itu anggota DPRD dari fraksi Demokrat Toni Hidayat malah menganjurkan kepada Plt Gubernur baru Riau HR Mambang Mit yang memecat Sekprov, kepala biro, kepala dinas dan pejabat lainnya.

"Kepada Pak Mambang Mit diwaktu yang singkat ini diharapkan melakukan pembenahan birokrasi. Pecat saja Sekprov dan pejabat lainnya untuk Riau ke depan," kata Toni Hidayat.

Ketua DPRD Riau M. Johar Firdaus juga turut menyampaikan keprihatinannya atas kinerja Pemprov Riau yang sangat buruk. Ia menilai langkah DPRD dalam pembahasan APBD murni 2014 akan menjadi ganda.

"Kemungkinan akan ada Silpa, kita kan harus merumuskan pendapatan dulu baru belanja. Tapi ini masih dalam pembahasan internal SKPD, akan kita surati dan tegur tentang serapan anggaran ini" kata Johar Firdaus.

antarariau