gagasanriau.com- Kamis 8/11/2012 Dewan Pengupahan Provinsi Riau akhirnya sepakat memutuskan dan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2013 sebesar Rp1.400.000 per bulan. Angka ini hanya naik 13,08 persen dibandingkan tahun 2011.
Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi dan serikat pekerja sebanyak 29 orang ternyata tidak mampu mewakili keterwakilan buruh dalam mendapatkan hak-haknya. Jelas dengan kebutuhan hidup untuk sekarang dan ditahun 2013 jauh dibawah standar Kajian Hidup Layak (KHL). Dan untuk kota Pekanbaru l disampaikan oleh walikota Pekanbaru Firdaus dikantornya 26/11/2012.
Ketua KSBSI Riau Patar Sitanggang dalam keterangannya melalui telepon seluler 29/12/2012 mengatakan bahwa Upah Minimun Provinsi (UMP) maupun Upah Minimun Kota (UMK) jauh dibawah standar hidup layak “jelas sekali Rusli Zainal dan Firdaus tidak pro buruh walaupun ada kenaikan sekitar 3% dalam tujuh tahun terakhir namun ini bukan solusi cerdas mereka dalam kebepihakan kepada rakyat dalam hal ini buruh”katanya.
Patar berharap agar pemerintah jangan lepas tangan terkait upah buruh dan harus berpihak kepada buruh bukan hanya mementingkan kelanggengan perusahaan untuk terus menghisap tenaga buruh dengan upah murah.
Sementara itu ketua Pimpinan Wilayah Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (PW-FNPBI) Riau Antony Fitra 29/12/2012 dikantornya menegaskan ”kami menolak ketetapan UMP maupun UMK oleh Rusli Zainal sebagai Gubernur Riau maupun Firdaus sebagai walikota Pekanbaru karena itu jauh dari harapan kita dalam menuntut kesejahteraan buruh”ujarnya.
Antony menambahkan minimal UMP maupun UMK untuk di Riau itu adalah Rp. 2 juta itupun belum mencakup tunjangan kesehatan dab yg menyangkut kesejahteraan buruh lainnya.
Tidak manusiawi
Hendra seorang pegawai swasta yang bekerja dikota Pekanbaru ketika diwawancara oleh gagasanriau.com Sabtu 29/12/2012 mengatakan UMK yang ditetapkan oleh Firdaus sangat tidak manusiawi untuk hidup di kota Pekanbaru saat ini. Untuk saya yang berkeluarga dengan anak satu status rumah kontrak sungguh tidak cukup dan tidak manusiawi sedangkan 2 juta saja saya saya harus berhutang kesana-kesini agar mencukupi kebutuhan dirumah”ujarnya.*AK*
Tetapkan UMP Dan UMK Dibawah KHL Rusli Zainal Dan Firdaus Tidak Pro Buruh
gagasanriau.com- Kamis 8/11/2012 Dewan Pengupahan Provinsi Riau akhirnya sepakat memutuskan dan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2013 sebesar Rp1.400.000 per bulan. Angka ini hanya naik 13,08 persen dibandingkan tahun 2011.
Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi dan serikat pekerja sebanyak 29 orang ternyata tidak mampu mewakili keterwakilan buruh dalam mendapatkan hak-haknya. Jelas dengan kebutuhan hidup untuk sekarang dan ditahun 2013 jauh dibawah standar Kajian Hidup Layak (KHL). Dan untuk kota Pekanbaru l disampaikan oleh walikota Pekanbaru Firdaus dikantornya 26/11/2012.
Ketua KSBSI Riau Patar Sitanggang dalam keterangannya melalui telepon seluler 29/12/2012 mengatakan bahwa Upah Minimun Provinsi (UMP) maupun Upah Minimun Kota (UMK) jauh dibawah standar hidup layak “jelas sekali Rusli Zainal dan Firdaus tidak pro buruh walaupun ada kenaikan sekitar 3% dalam tujuh tahun terakhir namun ini bukan solusi cerdas mereka dalam kebepihakan kepada rakyat dalam hal ini buruh”katanya.
Patar berharap agar pemerintah jangan lepas tangan terkait upah buruh dan harus berpihak kepada buruh bukan hanya mementingkan kelanggengan perusahaan untuk terus menghisap tenaga buruh dengan upah murah.
Sementara itu ketua Pimpinan Wilayah Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (PW-FNPBI) Riau Antony Fitra 29/12/2012 dikantornya menegaskan ”kami menolak ketetapan UMP maupun UMK oleh Rusli Zainal sebagai Gubernur Riau maupun Firdaus sebagai walikota Pekanbaru karena itu jauh dari harapan kita dalam menuntut kesejahteraan buruh”ujarnya.
Antony menambahkan minimal UMP maupun UMK untuk di Riau itu adalah Rp. 2 juta itupun belum mencakup tunjangan kesehatan dab yg menyangkut kesejahteraan buruh lainnya.
Tidak manusiawi
Hendra seorang pegawai swasta yang bekerja dikota Pekanbaru ketika diwawancara oleh gagasanriau.com Sabtu 29/12/2012 mengatakan UMK yang ditetapkan oleh Firdaus sangat tidak manusiawi untuk hidup di kota Pekanbaru saat ini. Untuk saya yang berkeluarga dengan anak satu status rumah kontrak sungguh tidak cukup dan tidak manusiawi sedangkan 2 juta saja saya saya harus berhutang kesana-kesini agar mencukupi kebutuhan dirumah”ujarnya.*AK*
