Gagasanriau.com Pelalawan - Hutan alam yang terkena dampak paling luas dari pembangunan HTI di Indonesia adalah Provinsi Riau, pada tahun 2013 realisasi penanaman HTI di Indonesia mencapai 5,7 juta Ha, total konsesi inipun belum dapat mendukung kebutuhan bahan baku industri pulp sehingga mengakibatkan industri pulp di Indonesia masih terus tergantung pada pasokan bahan baku dari hutan alam. Hal ini diungkapakan ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia ( LAKI) Kabupaten Pelalawan, Edward Pangaribuan di Pangkalan Kerinci, Kamis (22/1/2015). “Berdasarkan data yang ada, realisasi penanaman HTI pada tahun 2013 di Indonesia sekitar 5,7 juta ha dan menghasilkan 23 juta m3 kayu pertahun. Sementara itu, Kementerian Kehutanan menargetkan pengembangan HTI 15 juta Ha hingga tahun 2014, dengan harapan produksi kayu menembus 100 juta m3 per tahun. Bila Indonesia telah berhasil membangun 5.7 juta ha HTI, seharusnya sudah mencukupi produksi kayu 100 juta m3 per tahun. Hal ini sudah sangat cukup untuk mendukung total kapasitas pabrik pulp domestik, dimana saat ini total kebutuhan bahan baku kayu pulp-nya masih kurang dari 50 juta m3/tahun,"jelas Edward yang juga pemerhati lingkungan hidup.

Edward menambahkan, pada tahun 2014 kapasitas industri pulp di Indonesia mencapai 7.9 juta ton. Kapasitas ini memerlukan bahan baku 35.5 juta m3, dimana bahan baku tersebut dapat dihasilkan dari konsesi HTI seluas 280.000 ha/tahun (daur tanaman 5 tahun) atau 200.000 ha/tahun (daur tanaman 7 tahun).

Secara teori, menurut Edward, konsesi HTI seluas 200.000 Ha/tahun atau 280.000 Ha/tahun seharusnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan baku di industri pulp. Namun dalam kenyataannya, rata-rata produksi bahan baku dari konsesi HTI (2008-2013) sekitar 22 juta m3 per tahun, dan rata-rata produksi kayu dari hutan alam yang digunakan untuk industri pulp (2008-2013) adalah 8 juta m3 per tahun. "Tingginya permintaan kayu industri pulp dan kertas yang bersumber dari Hutan Alam merupakan potret kelam kegagalan pembangunan HTI. Kegagalan Pemerintah Indonesia semakin nampak dengan maraknya konflik yang terjadi antar perusahan dan masyarakat disekitar konsesi HTI,"tandasnya

Ditegaskan Edward, berdasarkan justifikasi tersebut Pemerintah harus memastikan kinerja dan komitmen perusahaan dalam menjalankan pengelolaan yang adil, lestari dan berkelanjutan.

Edward juga mempertanyakan, masih adanya perizinan penebangan hutan kayu alam juga menjadi kebijakan yang bertentangan dengan penyelamatan hutan.

"Selagi perusahaan di beri izin untuk menggunakan kayu alam sebagai bahan baku perusahan tidak akan serius mengelola HTI miliknya,"pungkasnya.

Reporter Rommel Sirait