Gagasanriau.com Pekanbaru - Pernyataan Firdaus selaku Walikota Pekanbaru bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) meresahkan dan ilegal menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) justru menyakiti hati masyarakat, dan disarankan untuk membuat terobosan nyata bukan hanya wacana saja untuk memfasiltasi para pedagang tersebut.

"Perlu digarisbawahi bahwa PKL itu juga adalah warga kita artinya masyarakat Pekanbaru, yang juga ikut memilih beliau (Firdaus, Wako Pekanbaru. Red) juga nah saya meminta dalam hal ini Dinas Pasar lah kita sarankan membuat terobosan baru lah, jangan selalu melukai hati masyarakat dengan menyatakan ilegal dan meresahkan"kata Zulfan Hafiz Wakil Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Minggu siang (10/5/2015) kepada Gagasanriau.com melalui telepon genggamnya.

Dipaparkan oleh Zulfan bahwa secara historis Pemko Pekanbaru tertinggal jauh dari kota-kota lain dalam hal pengelolaan Pasar Tradisional, karena dikatakannya, dari total penduduk 1 juta jiwa Kota Bertuah "cuma" punya 6 pasar tradisional.

Sedangkan dicontohkan oleh Zulfan, Kota Solo yang jumlah penduduknya 400 ribu jiwa, tapi mereka punya pasar tradisional saja 44 pasar. "Pasar Kaget disana di data oleh Dinas Pasar dan dibelikan lahan dan dimasukan dalam pasar tradisional tersebut, itu namanya solusi"tukas Zulfan.

Bahkan dikatakan Zulfan lagi pemasukan daerah dari pasar tradisional PAD nya Rp.20 milyar di Kota Solo. "Nah Pemko sendiri itu tidak punya manajemen yang baik dalam mengelola pasar, karena tidak punya solusi kongkrit, ini malah main usir-usir saja"katanya.

"Pemko alokasikan dana untuk beli lahan, berdasarkan sebaran data pasar kaget yang ada, anggarkan dan kita dari DPRD siap kok menyetujuinya, itu baru solusi, jangan bilang meresahkan, dan ilegal tapi cuma wacana-wacana saja, Dinas Pasar harus serius juga mendata dan meinventarisir lokasi sebaran pasar kaget hingga semuanya terfasilitasi"tukas Zulfan.

Reporter Arif Wahyudi