Gagasanriau.com Pekanbaru - Karena menganggarkan dana tanpa ada perencanaan, Badan Perencaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau dikritik oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dari Komisi E DPRD Riau yang bermitra dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dimana Legislator menyayangkan pagu anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 satuan kerja itu yang jumlahnya sudah ditetapkan sebanyak Rp43 miliar.

"Pagu telah ditetapkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Rp43 miliar. Belum tahu perencanaan tetapi sudah dikasih pagu. Sungguh sangat disayangkan, jadinya Disparekraf hanya pekerja saja," kata Legislator Komisi E DPRD Riau, Syafaruddin Poti di Pekanbaru, Kamis (14/5/2015).

Menurut dia, harusnya setelah Musyawarah Rencana Pembangunan, baru ditetapkan prioritas. Setelah itu, Disparekraf menitipkan anggarannya ke Bappeda. Namun sekarang dengan telah ditetapkannya pagu anggaran tidak mungkin, kata dia, bisa membangun pariwisata.

Politisi PDIP ini menyebut bahwa pekerjaan pariwisata adalah menjual, tapi jika pagu sudah ditetapkan sementara program belum diketahui, apa yang mau dijual. Harusnya ditetapkan dulu sasaran supaya jelas apa yang mau dipromosikan atau apa even yang akan dilaksanakan tahun 2016.

"Ini infrastruktur saja tidak ada. Ini seperti merangkak secara perlahan-lahan dalam khayalan yang tidak akan mnjadi kenyataan," sebutnya.

Tidak hanya itu, dia juga mempertanyakan program pariwisata Riau 2015 yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Karena anggaran 2015 itu ditetapkan tanpa perencanaan dan master plan sehingga kadisnya yang lama saja tidak tahu ada anggaran di Disparekraf.

"Mampukah kadis yang sekarang ini melaksanakan?" Ucapnya.

Semetara itu, Kadis Parekraf Riau, Fahmizal Usman terkait pagu anggaran itu mengatakan akan berupaya menyampaikan perbaikan ke Bappeda. Menurutnya Anggaran Rp43 miliar dikhawatirkan hanya habis untuk gaji dan tunjangan.

"Saya juga tidak mau cerita awang-awang karena mimpi itu harus dicapai. Nanti kita sampaikan perbaikan RPJM," ulasnya.

Terkait pelaksanaan program APBD 2015, sebagai kadis baru dia mengatakan hanya bisa melaksanakan saja. Alasannya karena itu sudah disahkan dan sebagai perda, APBD 2015 itu harus dilaksanakan.

Editor Brury MP sumber antarariau