Gagasanriau.com Tembilahan - Kepala Desa Rambaian, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengakui benar bahwa masih ada lahan masyarakat setempat yang belum tuntas pembayaran terkait pola kemitraan perkebunan sawit dengan PT Citra Palama Kencana (CPK). Terbongkarnya hal tersebut saat dilakukan mediasi dengan beberapa warga Desa Rambaian dengan Kepala Desa Rambaian di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Inhil. Senin (31/8) seputar dugaan penyerobotan lahan warga oleh PT Citra Palma Kencana (CPK) untuk pembangunan perkebunan sawit. "Sebelumnya pihak perusahaan sudah mengakui telah membayar semua lahan masyarakat, namun jika memang ada yang tidak sampai ke tangan warga, dalam waktu satu minggu akan kita tuntaskan,"kata Kades Rambaian, H Ardi setelah melakukan pembicaraan telepon dengan salah satu pimpinan perusahaan PT CPK, Darman. Sementara itu, Ketua PWI Inhil, M Yusuf yang juga berkesempatan melakukan pembicaraan dengan Pimpinan PT CPK, Darman, juga menyampaikan bahwa pihak perusahaan akan menyelesaikan secepatnya. "Pimpinan perusahaan CPK siap menuntaskan pembayaran lahan warga, walaupun pihaknya mengakui telah melakukan pembayaran sebelumnya,"kata Yusuf. Jelas Yusuf lebih jauh, ada indikasi percaloan yang terjadi dalam pola kemitraan perkebunan sawit PT CPK dalam hal ganti rugi lahan warga yang masuk dalam konsesi perusahaan, karena kenyataannya dana ganti rugi tersebut tidak sampai ke tangan warga yang bersangkutan. "Tidak ada asap kalau tidak api, tidak mungkin warga berontak jika haknya tidak diambil dan dikebiri tanpa kejelasan, artinya dalam kejadian ini pasti ada permainan, sehingga warga dirugikan,"pungkas Yusuf dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Pos Polisi Desa Rambaian, Pardede serta beberapa warga Desa Rambaian yang lahannya diduga diserobot PT CPK. Untuk diketahui, saat mediasi sempat terjadi tegang urat antara salah seorang anggota PWI Inhil dengan 'pendamping' Kepala Desa Rambaian. Reporter Ragil Hadiwibowo