Gagasanriau.com Tembilahan – Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Afrizal membuka secara resmi kegiatan Lokakarya Sosialisasi Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) di aula Kantor Bappeda Kabupaten Inhil, Selasa (2/9/2015). Kegiatan tajaan Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Inhil itu digelar selama 2 hari mulai tanggal 2 sampai 3 September 2015 yang dihadiri sejumlah pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil, perguruan tinggi, lembaga keuangan serta sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Inhil. Adapun tujuan kegiatan tersebbut yakni untuk meningkatkan pemahaman aparatur Pemda dan Steakholder lainnya tentang P2KP sebagai salah satu strategi percepatan penanganan kawasan kumuh serta membangun kolaborasi dan sinergi P2KP dengan program Pemda dan Steakholder lainnya dalam medukung penanganan kawasan kumuh. “Melalui P2KP diluncurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Pera, terlebih dahulu sudah ada Program PNPM Mandiri Perkotaan yang sudah masuk di Kabupaten Inhil ini sejak tahun 2006 sampai April 2015,”kata Asisten. PNPM Mandiri Perkotaan ini  katanya lagi, telah membawa berbagai inspirasi, motivasi, ide dan gagasan baru serta telah  mewarnai berbagai kebijakan Pemkab Inhil dalam melaksanakan kebijakan yang pro poor, melalui pendekatan program pemberdayaan masyarakat, menurutnya cukup banyak hasil yang diperoleh. Pengalaman pembelajaran dari konsep strategi transformasi sosial yang telah dilakukan melalui intervensi PNPM Mandiri Perkotaan minimal telah ada 3 Fase Penanggulangan Kemiskinan, pertama disebut Fase bagaimana membangun masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya, kedua dalam rangka membangun masyarakat berdaya menjadi mandiri dan ketiga adalah untuk membangun masyarakat mandiri menuju madani. “Mengacu kepada  strategi PNPM Mandiri Perkotaan yang telah menumbuhkan pondasi perencanaan secara partisipatif dan berkelanjutan, walaupun  tahun 2015 mulai berganti program, akan tetapi substansi pendampingan program memasuki tahap naik kelas yaitu keberlanjutan nangkis dan pencapaian target 100-0-100,” katanya. Dimana, pendampingan yang telah dilaksanakan diharapkan  mampu menjadikan Pemerintah Kota/ Kabupaten dan masyarakat dapat secara mandiri menjaga keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan dan memiliki kesiapan untuk mendukung pencapaian 100-0-100. Humas/Ragil Hadiwibowo