GagasanRiau.com Pekanbaru -  Tidak berbeda jauh dengan Gubernur non aktif Annas Maamun, Arsyadjuliandi Rachman yang ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Riau (Plt Gubri) dinilai lemah dalam melaksanakan pemerintahan dalam hal menjalankan anggaran publik untuk pembangunan infrastruktur publik yang diharapkan 5 juta rakyat di BUmi Lancang Kuning ini. Seperti yang dirilis oleh organisasi masyarakat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau ke redaksi GagasanRiau.com Selasa (8/9/2015) melakukan kajian bahwa proyeksi penyerapan APBD Riau 2015, penggunaan anggaran untuk kepentingan publik hanya mampu terserap sebesar 45,01% dari total Belanja Langsung yang di perkirakan tahun 2015. Selain itu ditambahkan Triono peneliti Fitra Riau jika dikilas balik dari tahun–tahun sebelumnya (2012-2014), membengkaknya Silpa setelah realisasi APBD tahun 2014 sebesar Rp. 3,9 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 1,4 triliun dan tahun 2012 sebesar Rp. 1,9 triliun. jika diakumulasi dalam tiga tahun terakhir sebesar Rp. 7,4 triliun uang rakyat mengendap. "Sangat merisaukan kita terhadap buruknya kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan tata kelola keuangan, tingginya Silpa tentu disebabkan banyaknya penggunaaan anggaran tidak terserap dalam program-program pembangunan, seperti infrastruktur publik yang di belanjakan dalam belanja modal dan barang jasa yang seharusnya bisa di nikmati masyarakat. Tentu kondisi tahun lalu berpotensi terulang pada tahun 2015"tukas Triono. Fitra Riau memprediksi terhadap potensi serapan APBD Provinsi Riau 2015 sampai akhir tahun tidak jauh berbeda dengan tahun 2014 mengingat kondisi hampir sama dengan tahun lalu. Potensi serapan anggaran sebesar 61% atau Rp. 6,6 trilun dari total belanja daerah sebesar Rp. 10,7 triliun. Perkiraan belanja tidak langsung mampu terserap cukup tinggi sebesar 85% atau sekitar Rp. 3,7 Triliun dari Total Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4,4 triliun, rata-rata Belanja Pegawai, Hibah Bansos, dan Dana Bagi Hasil serta Bantuan keuangan dengan masing-masing terserap sebesar 85% jika mengacu pada realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2014. Reporter Arif Wahyudi