GagasanRiau.com Pekanbaru - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau merilis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menganggarkan Rp.7,3 milyar untuk "plesiran" ke luar negeri, hal ini berbanding terbalik dengan anggaran untuk penanggulangan bencana, terutama kabut asap ini, dimana terbilang empat kali lipat anggaran Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut). "Kunjungan anggota DPDR Riau ke luar negeri merupakan bentuk pemborosan uang rakyat. Dan tidak patut dilaksanakan ditengah kondisi masyarakat menghadapi kesengsaraan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan"kata Triono Hadi Peneliti FITRA Riau kepada GagasanRiau.com Jumat pagi (11/9/2015) melalui telepon genggamnya. Bahkan, anggaran yang digunakan untuk membiayai plesiran wakil rakyat itu lebih besar dari anggaran untuk membiayai pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ada dalam APBD Riau 2015"tukas Triono. Dikatakan Triono, DPRD menyiapkan anggaran untuk kunjungan ke luar negeri dalam belanja Sekretariat Dewan (Sekwan) mencapai Rp. 7,3 Milyar. Anggaran itu digunakan untuk membiayai transportasi. Tempat tidur, makan-makan, uang saku. Tidak menutup kemungkinan juga anggaran itu untuk biaya shopping dan lain sebagainya. Sementara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau hanya menyiapkan anggaran Rp. 1.4 Milyar, untuk membiayai pencegahan dan penanganan penangulangan kebakaran hutan lahan. "Artinya anggaran plesiran lebih besar empat kali lipat dari anggaran kebakaran hutan dan lahan yang menyengsarakan rakyat dan itu"kecamnya. "Melihat dari urgensinya, kunjungan keluar negeri itu juga tidak penting. Dan bukan domain DPRD. Apalagi studinya soal pengelolaan ikan. Semestinya yg harus belajar itu orang dinas dan tidak harus ke luar negeri"tambah Triono mengkritik keberangkatan Komisi B DPRD Riau yang plesiran ke Norwegia. Ditambahkan Triono biaya yang dikeluarkan rakyat melalui APBD ke anggota DPRD untuk perjalanan dinas sudah sangat besar. Tahun 2015 anggaran perjalan dinas mencapai Rp. 45 milyar. Dengan rincian, untuk perjalanan dinas pimpinan dan anggota dalam dan luar daerah Rp.25 milyar. Perjalanan alat kelengkapan dalam dan luar daerah Rp. 13 milayar. Ditambah biaya kunjungan keluar negeri Rp. 7,3 miliyar. Kondisi ini berarti menunjukkan pula kualitas anggota DPRD Riau yang masih belum paham dan responsif terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh jutaan masyarakat. Reporter Arif Wahyudi