Daerah

Tiap Tahun Pemerintah Anggarkan Dana "Plesiran" Ke Luar Negeri, Hasil Tak Ada

GagasanRiau.com Pekanbaru - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menyatakan bahwa anggaran negara yang digunakan oleh pejabat daerah baik kepala daerah bersama instansinya maupun legislator, banyak mudharatnya daripada manfaatnya. "Bahwa setiap tahun Pemda melalui dana ABPD selalu menyediakan anggaran perjalanan Studi Banding (Stuban) ke luar negeri. Penganggaran itu dilakukan setiap tahun. Baik untuk DPRD maupun eksekutif"kata Triono Peneliti FITRA Riau Kamis (17/9/2015). Diungkapkan Triono slot/alokasi anggaran yang tidak sedikit. Dan alokasinya diperbesar dari tahun ke tahun misalnya Sekwan DPRD Riau. Tahum 2012 menganggarkan dibawah 4 milyar, terus naik menjadi Rp.7,3 milyar ditahun 2015 dan ini mengikuti inflasi harga. Namun, sayangnya kata Triono perjalanan Stuban ke LN yang selama ini dilakukan tidak jelas manfaat dan tujuannya untuk kepentingan publik. Padahal tambah Triono mandat undang-undang bahwa 1 rupiah pun yang digunakan oleh pemerintah harus didasari kepentingan publik. "Contoh DPRD tahun lalu melakukan Stuban ke LN, namun hasilnya juga tidak ada. Perubahan kebijakan apa yang didapat dari hasil Stuban itu"tukas Triono. "Begitu juga dengan Eksekutif, baik melalui SKPD atau Kepala Daerah karena tidak didasarkan pada perencanaan yang baik mau ngapain ke LN tentu hasilnya tidak ada"tegas Triono lagi. Dan dikatakan Triono dari pengalaman selama ini yang dilakukan tidak ada hasilnya untuk perbaikan birokrasi atau kebijakan. "Maka saya simpulkan perjalanan ke LN yg dilakukan itu, sama saja dengan numpang jalan-jalan ke LN mumpung sebagai pejabat dengan gunakan uang rakyat"katanya lagi. Sebagai rakyat, akan ikhlas dan sangat tidak keberatan jika penggunaan anggaran APBD untuk apa saja, namun ada kepentingan publik, yang jelas. "Silakan ke LN, namun harus jelas gunanya apa"kata Triono Dikatakan lagi hasilnya untuk perbaikan-perbaikan kebijakan atau birokrasi yang selanjutnya juga, kalau ke LN study bandingkan tidak harus ramai-ramai. Namun hasilnya menjadi rekomendasi atau perbaikan. "Satu kalimat dari saya, perginya para pejabat ke LN menggunakan APBD itu, hanya menghabiskn uang rakyat dan tidak ada manfaat apapun"tutup Triono. Reporter Arif Wahyudi


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar