GagasanRiau.com Pekanbaru - Tim Anggaran Pemerintah Daerah Riau dinilai rusak-rusak-kan karena dalam menyusun Draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2015 berantakan dan tidak ada koordinasi antar instansi terkait. "Ya memang kita juga sebenernya tidak tau siapa yang menyusun KUA PPAS ini. Kok bisa antara ketua tim TAPD dengan wakil dengan seluruh yang ada itu kok bisa nggak sama. Makanya dari awal-awal saya ngomong tanyakan siapa yang sebetulnya menyusun,"ujar anggota Badan Anggaran DPRD Riau, Muhammad Adil, Selasa (29/9/2015). Menurutnya selama menjabat sebagai anggota DPRD baik di tingkat Kabupaten atau Provinsi baru satu kali ini menemukan penyusunan draf KUA PPAS berantakan. "Kalau ini yang menyusun orang yang tidak jelas, bahaya APBD ini. APBD inikan uangnya rakyat Riau, jadi kita sayangkan sekali masalah KUA PPAS ini. Pokoknya memang, seumur hidup saya jadi anggota DPRD baru kali ini KUA PPAS nya seperti ini. Saya sudah enam tahun baru sekarang inilah ketemua dengan yang seperti begini," lanjutnya. Kekacauan tersebut menurutnya terletak dalam penyusunan perkiraan Pendapatan Daerah (PAD) dan juga retribusi daerah. "Pokoknya bukan kacau lagi, pokoknya amburadul. Itu baru tahap pendapatan dan retribusi yang kita bahas tadi. Orang itu saja saya tidak tau seperti ada dalam menyusun perkiraannya ini," lanjut mantan anggota DPRD Kepulauan Meranti ini. Dengan demikian menurutnya tidak heran jika anggota DPRD menilai pemerintah Provinsi asal-asalan dalam menyusun APBD tersebut. Dirinya selaku anggota banggar akan tetap mengacu dan berpedoman pada undang-undang. "Ini sudah dua sampai tiga kali tidak kelar-kelar baru tahap pendapatan daerah dan retribusi daerah sudah kacau. Inilah luar biasanya, saya rasa Pemprov ini memang asal-asalan, ya suka-sukanya dewe. Kita banggar kerjakan sesuai dengan aturan ada undang-undang yang mengatur. Jadi, kalau seandainya tidak bener tidak boleh kita mengesahkan yang seperti ini. Kata mereka akan rapat kembali dengan Plt Gubernur," katanya. Anggota Banggar lainnya, Husni Tamrin mengatakan, pembahasan APBD Perubahan 2015 kali ini merupakan pembahasan yang terparah yang pernah ia rasakan. Selama menjadi anggota dewan di Pelalawan sebelumnya, hal ini tidak pernah ia dapatkan. Ia mencontohkan untuk pembelian satu barang, uang cukup, namun saat akan dibelanjakan, uangnya menjadi berkurang. "Selama menjadi anggota dewan, ini yang paling kacau KUA PPAS-nya, tidak bisa saya lukiskan lagi dengan kata-kata," ujarnya sambil berlalu.(dirilis halloriau). Editor Arif Wahyudi