Gagasanriau.com Bagan Siapiapi - Guna memperketat pengawasan penggunan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) meminta Badan Perwakilan Kepenghuluan/Desa (BPK/D) turut serta dalam pengawasan tersebut. Demikian diungkapkan Plt Sekda Rohil, Drs H Surya Arfan MSi saat dikonfirmasi melalui selulernya, Rabu (30/9/2015) kemarin di Bagan Siapiapi. "ADD dan DD itu, merupkan sebuah program pusat yang memang baru di kabupaten kita ini. Sehingga, kita harus banyak belajar bagaimana tata cara penggunaanya," ujarnya. Menurut sosok mantan Kepala Dinas Pendidikan Rohil ini, penggunaan dana tersebut menjadi sorotan kusus semua penegak hukum dan masyarakat. "Jadi, lebih baik penghulu/Kepala Desa dinasehati oleh BPK/D kalau salah. Daripada nantinya ditangan penegak hukum, kan gawat bagi terhadapnya," terangnya. Disinggung mengenai pelatihan yang ditaja oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) di Bagan Siapiapi kemarin, hal itu semata-mata untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) seluruh BPK/D di Rohil. Dengan harapan, untuk meningkatkan kinerja sesuai dnegan tugas pokok dna fungsinya (Tupoksi). "Istilahnya BPK ini legislatifnya di kepenghuluan jadi harus saling bersinergi untuk membangun kepenghuluan,'' ucapnya. Diungkapkannya, BPK/D harus kreatif untuk mengembangkan setiap potensi di daerah, hal ini mengingat suksesnya sebuah kabupaten berkat suksesnya desa. "Jadi peran desa atau kepenghuluan itu sangat penting untuk memebangun sebuah desa dan tentunya membuat rohil ini maju," ujarnya. Apalagi tahun depan, sebutnya dia lagi, pemerintah pusat akan menambahkan ADD senilai 100 persen sehingga harus bisa dikelola dengan baik. "Ini wacana yang luar biasa namun dnegan catatan harus sukses yang tahun ini dan jelas pertanggungjawabannya," tukasnya. Reporter Hermansyah