GagasanRiau.com Pekanbaru - Aktifis lingkungan hidup dan petani mengkritik langkah yang dilakukan Komisi E DPRD Riau dengan mengundang sejumlah pemimpin manajemen perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) ke gedung wakil rakyat hanya meminta bantuan masker.

"Itu sudah kewajiban mereka (perusahaan menyediakan masker), secara fungsional (DPRD Riau. Red) masak cuma minta masker, harusnya jika memang mau bela rakyat, buka hanya masker tapi sediakan oksigen bagi seluruh murid di Riau dan juga mengganti kerugian immateril pengusaha UMKM karena kabut asap sebagai pertanggungjawaban mereka karena telah merugikan dunia pendidikan, akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan koorporasi tersebut"kata Didik Arianto Aktifis Tani dari Kabupaten Bengkalis ini kepada GagasanRiau.com Jumat siang (9/10/2015).

Karena dikatakan oleh Didik, langkah yang diambil oleh Komisi E DPRD Riau tersebut, penuh dengan maksud-maksud tertentu. "Modus yang murahan, tidak populis, harusnya mereka kritik itu perusahaan telah mematikan dunia pendidikan dan mematikan usaha kecil karena asap, meminta ganti rugi kepada perusahaan bagi rakyat yang menderita karena asap ini"tukas Didik.

Sebelumnya diberitakan sejumlah perusahaan perkebunan dan HTI menyerahkan 400.000 masker ke Komisi E DPRD Riau untuk diserahkan ke sekolah-sekolah melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Sejumlah perusahaan yang menyerahkan masker yakni, PTPN V, Wilmar Group, Musi Mas, PT RAPP, Asian Agri, Duta Palma, PT Arara Abadi dan perusahaan lainnya.

Masnur Ketua Komisi E kepada GagasanRiau.com Jumat siang (9/10/2015) membenarkan bahwa perusahaan perkebunan dan HTI memberikan masker untuk diserahkan ke Disdik Riau.

"Kita waktu itu hearing (5/10/2015), dengan perusahaan-perusahaan itu mempertanyakan CSR (Comunnity Social Responbility/ Tanggungjawab perusahaan pada lingkungan tempat beroperasional. Red) selain itu juga membahas tenaga kerja asing mereka, karena Kadisdik Riau pak Kamsol mengatakan kekurangan masker, kita juga meminta bantuan masker kepada perusahaan,"ungkap Masnur Ketua Komisi E DPRD Riau Jumat siang (9/10/2015).

Ditengah persoalaan kabut asap selama hampir dua bulan sejak Bulan Agustus hingga awal Oktober 2015 dunia pendidikan di Riau hampir sebulan tidak mempunyai agenda belajar yang jelas. Pasalnya kabut asap yang berbahaya membuat kebijakan Pemerintah Daerah meliburkan peserta didik.

Merujuk pada perusahaan-perusahaan yang diundang oleh Komisi E, pada tanggal (5/10/2015) aktifis menyimpan kecurigaan pasalnya perusahaan-perusahaan yang diundang tersebut sedang bermasalah dalam hal penyebab kabut asap, selain itu masih sedang berjalan proses Rapat Denger Pendapat (RDP) soal perizinan perusahaan yang dilakukan oleh Pansus Lahan DPRD Riau.

Reporter Arif Wahyudi