GagasanRiau.com Pekanbaru - Aktifis lingkungan mengingatkan dan mewanti-wanti agar Panitia Khusus Kebakaran Lahan dan Hutan (Pansus Karlahut) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau jangan jadi ajang mencari uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 karena agendanya berdekatan dengan agenda politik pada Desember mendatang.

"Pansus Karlahut ini diperlukan sepanjang bukan jadi bahan politisir anggota dewan cari duit untuk pilkada 2015. Pansus yang kemaren dibentuk bernama Pansus Monitoring dan Evaluasi Lahan hasilnya juga tak jelas, karena sampai saat ini hasilnya belum diumumkan di publik"ungkap Made Ali Wakil Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) kepada GagasanRiau.com Selasa pagi (13/10/2015).

Dikatakan Made lagi, Pansus Karlahut nanti jika serius mengungkap penyebab dan siapa pelaku pembakar lahan, harusnya DPRD Riau melaporkan korporasi pembakar hutan dan lahan gambut ke penegak hukum, "dan menggugat korporasi ke pengadilan karena asapnya merusak kesehatan warga Riau"tukas Made. Namun disisi lain Made Ali mengapreasiasi terbentuknya Pansus Karlahut ini, dengan catatan memang benar-benar serius ingin mengungkap dan menyelamatkan warga dari Riau dari keracunan massal akibat kabut asap.

Sebelumnya DPRD Riau dalam Rapat Paripurna Senin (5/10/2015) menyepakati untuk membentuk Pansus Karlahut DPRD Riau. Dimana dalam hasil rapat paripurna tersebut Pansus Karlahut menunjuk M. Arfah sebagai ketua Pansus, Wakil Ketua Marwan Yohanis, dan utusan dari Fraksi Golkar ada Karmila Sari, Mirza Noor, dan Ramos. Dari Fraksi PDIP ada nama Kordias Pasaribu, Sugeng Pranoto, dan dari Fraksi Demokrat Nasril MA dan Agus Triansyah.

Sementara Fraksi PAN Syamsurizal dan MUsyaffak Asikin, Fraksi Gerindra Sejahtera Mira Roza dan Marwan Yohanis, Fraksi PKB Abdul Wahid, Fraksi PPP Muhammad Arfah dan terakhir Fraksi Nasdem Hanura Suhardiman Amby.

Reporter Ady Kuswanto