GagasanRiau.Com Bagansiapiapi - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir meminta Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) ikut mengawasi penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK). Hal ini disampaikan oleh Plt Sekda Rohil, Drs. Surya Arfan, M.Si saat membuka secara resmi Pelatihan BPK se Rohil.

Pembukaan dilakukan Selasa (29/9/15) di Hotel Mahera Bagansiapiapi, Surya Arfan menjelaskan, ADK dan DK merupakan program pemerintah pusat, sehingga perlu banyak belajar cara penggunaanya, dan juga menjadi sorotan penegak hukum. ''Ini jadi sorotan kusus semua penegak hukum, jadi lebih baik penghulu dinasehati oleh BPK kalau salah dari pada malah ditangan penegak hukum,'' terangnya.

Apalagi tahun depan katanya, pemerintah pusat akan menambah ADK hingga 100 persen, dengan catatan harus sukses dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pelaksanaan sekarang.

Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bappemas) Rohil, Hj Murniwati mengatakan, pelatihan BPK ini diikuti oleh 60 orang BPK di Rokan Hilir dengan tujuan memberikan pemahamanan sinergitas antara BPK dan penghulu. "Kita harapkan bisa memahami dan diterapkan di desa masing-masing,"harap Murniwati.

Salah satunya pemanfaatkan potensi wisata daerah seperti Pulau Tilan di Tanjung Medan, Danau Janda Gatal di Kecamatan Bangko. "Kalau saja tahun depan naik bisa mencapai 2 milyar dan pembangunan yang kecil-kecil tentunya bisa memanfaatkan ADD yang ada,"jelasnya.

Advertorial/Herman