GagasanRiau.com Tembilahan- Bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di laksanakan Rapat Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang di hadiri dan di buka langsung Bupati HM.Wardan dan turut di hadiri, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Bappeda serta Kepala Badan, Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil. Rapat Forum SKPD di laksanakan selama 2 hari dari tanggal 7 s/d 8 Maret 2016.

Dalam sambutannya Bupati HM Wardan saat membuka Rapat Forum SKPD mengatakan, Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, walaupun masih ditemui juga berbagai kekurangan seperti pemerataan pembangunan yang dianggap oleh beberapa kalangan masih belum merata, hal tersebut karena terbatasnya kemampuan anggaran untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan sebagaimana telah diusulkan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang.

"Berdasarkan rekapitulasi usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang Kecamatan beberapa waktu yang lalu, diperoleh total usulan sebesar Rp. 7,8 trilyun. Sedangkan rencana anggaran sesuai dengan RPJMD 2013 – 2018 yang telah ditetapkan hanya sebesar + Rp. 1,2 trilyun sehingga hanya 15,28% saja usulan masyarakat yang dapat direalisasikan. Untuk itulah, maka kita perlu menyusun Perencanaan Pembangunan agar anggaran yang terbatas tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien." ucapnya lagi

Beliau menambahkan, Salah satu upaya kita dalam perencanaan pembangunan adalah melalui Forum SKPD dimana dalam forum ini akan dibahas dan disinkronkan antara Rencana Kerja dari masing-masing SKPD dengan usulan kegiatan dari masyarakat yang dihimpun pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan beberapa waktu yang lalu dan menyepakati pagu indikatif usulan 2017 sesuai RPJMD dan RENSTRA SKPD 2013 – 2018. Pelaksanaan Forum SKPD ini harus memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) secara online yang ada di Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir, untuk itu agar seluruh agenda proses perencanaan mulai dari Musrenbang Kecamatan sampai menjadi KUA/PPAS mengikuti mekanisme tersebut, saya tidak mau lagi terdapat  kegiatan APBD yang masuk ditengah jalan tanpa melalui mekanisme perencanaan yang benar.