GagasanRiau. Com Pekanbaru - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dinilai lalai menjalankan fungsinya untuk menyusun dan mengawasi penganggaran dalam Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (APBD) Tahun 2016 tepat guna dan pro rakyat.

Pasalnya Pemko Pekanbaru berdasarkan situs resminya di LPSE.co.id tetap ngotot menganggarkan pengadaan kain sarung dari awalnya Rp. 1,7milyar menjadi Rp.767,62 juta.

"Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai NasDem Fikri Wahyudi Hamdani, Zulfan Hafiz, Tarmizi Ahmad harus paling vokal menolak anggaran pengadaan kain sarung Rp.1,7 M yang tetap dianggarkan menjadi Rp.767 Juta lebih, jangan jadi ikan mati di sungai, sementara semangat Restorasi ada bersama anda bertiga selaku wakil Partai NasDem" kata Dedi Harianto Ketua Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Provinsi Riau kepada GagasanRiau.Com Senin pagi (18/4/2016)

"Ketika kita menyalahkan Walikota karena anggaran kain sarung Rp.1,7 M. Saya berani mengatakan DPRD Kota Pekanbaru tidak bekerja sesuai fungsinya. Dan DPRD Pekanbaru turut serta melakukan ketidaktepatan dalam membahas anggaran. Jadi bukan hanya walikota yang harus dipersalahkan, DPRD yang notabene wakil rakyat kemana?"tambah Dedi.

Sementara itu Zulfan Hafiz anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Nasdem saat dihubungi melalui telepon genggamnya ia mengaku tidak tahu dan dirinya juga menyatakan bahwa ia bukan anggota Badan Anggaran (Banggar).

"Maap saya lagi pertemuan, sebaiknya tanya ke Banggar aja, karena saya bukan Banggar waktu itu"tulis Zulfan Hafiz kepada GagasanRiau.Com melalui pesan pendek.

Sementara itu Darnil dari Partai Hanura juga dari DPRD Kota Pekanbaru, telepon genggamnya tidak aktif dan hanya dijawab oleh mesin penjawab operator penyedia layanan selulernya.

Begitu dari Fraksi PDIP ketika dikonfirmasi melalui telepon genggamnya Dapot Sinaga melalui pesan pendek ke telepon genggamnya sampai berita ini dilansir belum memberikan jawaban resmi.

Reporter Arif Wahyudi