GagasanRiau.Com Pekanbaru - Ternyata selama ini, banyak aset milik Pemerintah Provinsi Riau berupa kendaraan dinas dipakai oleh orang yang tidak patut secara jabatan, hingga menjadi beban bagi anggaran daerah.

Untuk itu, Komisi C DPRD Riau mendesak gubernur untuk segera menandatangani peraturan gubernur terkait pelelangan kendaraan dinas yang ada di seluruh instansi di lingkungan pemerintah provinsi karena dinilai memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

"Banyak pegawai Pemprov Riau yang tidak patut diberikan kendaraan dinas malah mendapatkannya, padahal tanggungan bensin, pemeliharaan, dan pajaknya pemerintah yang membayarkan, bukan uang pribadi mereka," ujar Ketua komisi C DPRD Riau Aherson di Pekanbaru, Kamis (21/7/2016).