GagasanRiau.com, Tembilahan - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Edi Harianto Sindrang mengkritik kenerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil, menyarankan bagi yang tak mampu menjalankan tugas dari pada menghambat pelaksanaan pembangunan lebih baik mengundurkan diri.

Pasalnya, progres realisasi fisik serapan APBD 2016 hingga Agustus ini kata Edi Sindrang yang merupakan politisi Partai Golkar Inhil ini, masih jauh dari harapan alias masih sangat rendah.

"Padahal pada waktu lalu, Bupati sudah mengintruksikan kepada seluruh SKPD agar menjalankan programnya masing-masing, bahkan Bupati mewanti-wanti agar seluruh proses pelelangan selesai di bulan Mei, tapi yang terjadi hingga hari ini, belum ada pembangunan yang terlihat," ungkap Edi, Jum'at (5/8/2016).

Contoh saja kata Edi, seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Inhil serapan anggaran untuk kegiatan fisik baru berjalan 20 persen, sedangkan untuk keuangan baru 18 persen.

"Dishubkominfo ini uring-uringan, akibatnya serapan anggaran rendah. Parahnya lagi, pegawainya sudah enak bermain di retribusi, sehingga progres fisik sangat jauh dari harapan," cetusnya.

Begitu juga dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Inhil realisasi fisik serapan APBD baru mencapai sekitar 1,25 persen dan sektor keuangan 0,548 persen.

Dengan keadaan seperti ini, Edi mengusulkan kepada Kepala SKPD yang tidak becus bekerja untuk (mengundurkan diri-red). Kalau merasa tidak sanggup menjalankan tugas, daripada menghambat pekerjaan lebih baik mengundurkan diri saja.

"Masyarakat sudah banyak yang hilang kepercayaan, tidak hanya kepada Bupati, tapi juga kepada anggota DPRD Inhil. Jika lambatnya progres fisik tersebut, dampaknya ya kepada Bupati sebagai eksikutor dan kami yang berada di DPRD sebagai pengawasan juga kena dampaknya. Sekali lagi, jika tak mampu silahkan mundur, jangan DBH saja yang melulu jadi alasan," tutupnya.***

Reporter: Daud M Nur