GagasanRiau.Com Tembilahan - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) Cabang Tembilahan dinilai memberatkan dan merugikan masyarakat. Sebab, BPJS yang diketahui badan non profit ini dinilai lebih cenderung mencari keuntungan, lebih tepatnya itung-itungannya seperti ekonomi kapitalis.

Hal tersebut dikarenakan atas adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pihak BPJS kesehatan yakni Vertikal Account (VA), dan saat ini sangat memberatkan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Herwanissitas memaparkan kalau yang mendaftar itu satu keluarga harus bayar merata atau tidak bisa bayar parsial (perorangan, red) tetapi harus dibayar secara kolektif.

"Ini nampak kali itung-itung ekonomi kapitalis, sementara ini kan lembaga-lembaga non profit atau tidak mengedepan keuntungan," ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil.

Hal ini bukan hanya Wakil Rakyat yang kesal, kekesalan ini juga ada kepada masyarakat ramai. Kenapa tidak, sedangkan BPJS diketahui merupakan lembaga yang disubsidi oleh pemerintah, sedangkan saat ini kenapa masih mengejar hitungan untung. "Yang kita kesalkan, mereka (BPJS, red) sudah mendapatkan subsidi dan kebijakannya juga condong mencari untung," ujarnya.

Dengan adanya sistem ini, di khawatirkan masyarakat nantinya tidak mau untuk bergabung di BPJS dan memilih untuk tidak mau tahu tentang BPJS.
"Kita tidak jamin bahwa BPJS di Inhil ini bisa sukses jalannya, kalau tidak dipikirkan hal ini. Seharusnya kami bagian dari pemerintah harus mendorong masyarakat semua harus bergabung ke BPJS, tapi kalau seperti ini kan kami harus perhatikan juga kemampuan masyarakat," tutupnya.

Reporter: Daud M Nur