GagasanRiau.Com Tembilahan - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir Yusuf Said mengaku prihatin dilakukannya rasionalisasi terhadap anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Disdukpencapil )

Hal ini dikemukakannya, mengingat selain anggaran yang tersedia pada Disdukpencapil sudah sangat kecil, juga karena pemberian pelayanan langsung bersentuhan ke masyarakat.

"Pemerintah perlu mendukung, karena Disdukcapil ini pelayanannya langsung ke masyarakat. Ya kita prihatin dalam pembahasan pra APBD Perubahan ternyata anggaran Disdukcapil dirasionalikan. Anggarannya jadi makin kecil," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menambahkan wacana penggunaan bangunan eks Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir pada saat penyempurnaan SOTK nanti, sebagai tambahan ruang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinilai kurang tepat.

Politisi Partai Golkar Inhil ini menyarankan agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal alangkah baiknya jika pemerintah daerah bisa memanfaatkan gedung yang sebelumnya diperuntukkan untuk Unisi.

"Biar lebih maksimal pelayanan, lebih bagus ditata dari awal. Jadi kalau menggunakan gedung Unisi, lantai satu bisa untuk pelayanan dan lantai dua bisa untuk administrasi. Kan sayang kalau gedung itu tidak juga dimanfaatkan," ujarnya, saat dijumpai Haluan Riau, belum lama ini.

Hal tersebut disampaikan Yusuf Said bukan tanpa alasan, sebab gedung Unisi itu sudah selesai dilakukan audit. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak memanfaatkan bangunan yang sudah menelan miliaran uang negara. "Sekarang ini tinggal mau tidaknya aja lagi," tegasnya.

Terakhir Ketua Komisi I ini juga mengapresiasi kinerja Disdukcapil Inhil yang membuat terobosan untuk melakukan jemput bola ke masyarakat, guna melakukan perekaman e-KTP.

Reporter Daud M Nur