GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU- Arsyadjuliandi Rachman alias Andi Rachman selaku Gubernur diminta bertanggungjawab penuh terhadap resiko yang terjadi dengan penunjukan Rudiyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau HM. Adil kepada GAGASANRIAU.COM Senin sore (7/8/2017). Ia menyampaikan bahwa Andi Rachman kehilangan motivasi dengan melantik Rudiyanto sebagai Kadisdik Riau.

"Apa tidak ada yang lain. Sudah jelas semasa dia menjabat Plt Kadisdik, banyak persoalan yang muncul, apalagi dah jadi Kadisdik defenitif, makin banyak persoalan pendidikan nantinya," kata Adil, Senin (07/08/17).

Dikatakan Adil sampai saat ini sebagai contohnya bobroknya kinerja Rudiyanto tersebut diantaranya adalah belum dilantiknya kepala sekolah SMA se-derajat yang menyebabkan siswa-siswi yang lulus, terganjal mendaftar di perguruan tinggi karena tidak ada tandatangan kepala sekolah di ijazahnya.

Selain itu juga kata Adil, Rudiyanto ini membuat surat edaran tentang pengembalian gaji dan tunjangan bagi guru bantu provinsi yang belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), padahal para guru sudah menerima gaji dan tunjangan, terlebih dahulu.

Juga kata Adil, Rudiyanto ini dalam proses penganggaran tidak pro pendidikan. Pasalnya adanya rasionalisasi anggaran di Disdik Provinsi Riau yang mengakibatkan, banyaknya anggaran pendidikan yang tidak bisa dilaksanakan, meskipun sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBD Riau tahun 2017 serta sejumlah masalah lainnya.

"Gubernur tidak boleh main-main dengan dunia pendidikan. Pertanggungjawaban gubernur terhadap dunia pendidikan akan selalu kita tagih. Kalau pendidikan di Riau gagal, maka gubernur harus tanggungjawab," ungkapnya.

Editor Ady Kuswanto