GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau menyatakan akan mengembalikan uang kelebihan anggaran yang tidak terpakai ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018 nanti. Dan salah satunya adalah dana senilai Rp. 11 milyar. Dimana dana tersebut yang semestinya anggaran untuk verifikasi calon independen.

 

"Menyusul tidak ada Paslon (Pasangan Calon. Red) perseorangan, maka KPU Riau takkan menggunakan atau merevisi anggaran untuk Paslon perseorangan yang besarnya mendekati Rp. 11 milyar" kata Ilham Yasir Komisioner KPU Riau kepada GAGASANRIAU.COM Selasa malam (28/11/2017).

 

Anggaran ini diterangkan Ilham, nantinya akan dikembalikan KPU ke Pemprov Riau setelah selesai tahapan Pilgubri.

 

"Atau 3 bulan setelah penetapan Paslon terpilih ditetapkan. Pengembalian dilakukan bersama pos anggaran lain yang nantinya tersisa" terang Ilham.

 

Dijelaskan Ilham, KPU Riau sendiri pada Pemilukada ini soal pendanaan berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Red) mendapatkan dana sebesar Rp. 324 milyar.

 

Baca Juga Jelang Pilkada 2018 , DPT di Riau Belum Ada Pemutakhiran

 

"Dari sejumlah angka itu sekitar 180-190 an milyar untuk membayar honor penyelenggara Adhoc, ditingkat Kecamatan (PPK), Kelurahan/deaa (PPS) untuk masa kerja 9 bulan, dan ditingkat TPS (KPPS) masa kerja 1 bulan" ujarnya.

 

Penyelenggara Adhoc ini dipaparkan Ilham jumlahnya kurang lebih 90 hingga 95 ribu orang untuk penyelenggaraan Pilgubri, terdiri dari PPK 820 orang, PPS 5.557 orang, dan KPPS 83 orang bertugas di 11.990 TPS.

 

Selanjutnya sisa anggaran Rp.130 milyar lagi untuk kebutuhan logistik surat suara, Alat Peraga Pasangan Calon, dan keperluan bimbingan teknis mulai dari tingkat Kabupaten Kota, PPK, PPS sampai KPPS.

 

Dan juga terang Ilham, khusus untuk pasangan calon perseorangan diperlukan dana kurang lebih Rp.11 milyar, terutama untuk membiayai tenaga verifikator di lapangan yang tersebar di 1.890 Desa/Kelurahan.

 

Editor Arif Wahyudi