GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, Rabu (6/03/2019). MPP Pekanbaru yang merupakan MPP ke-14 di Indonesia dan ketiga di Pulau Sumatera ini menyediakan 173 layanan perizinan maupun non-perizinan dari 24 instansi.

Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latantro, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Noviana Andrina, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto, Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru Muhammad Jamil, Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT, Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Mohd. Noer, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Provinsi Riau Uung Abdul Syakur, Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Suripto Irianto, dan sejumlah pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbarul.

MPP di Kota Bertuah ini dianggap sebagai tempat pelayanan terbaik di Indonesia. 

Usai meresmikan, Menpan RB meninjau satu per satu gerai pelayanan di MPP. Menpan RB menyebut MPP Pekanbaru merupakan terlengkap dari 14 MPP yang sudah diresmikan sejak 2018 hingga 2019.

"Ruangannya cukup luas, servis cukup banyak, lengkap, dan terdapat 173 pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani," kata dia.

MPP, kata Menpan, merupakan inovasi pelayanan yang bertujuan memberi pelayanan berkualitas sehingga masyarakat bisa terlayani secara efisien dan efektif.

"MPP ini memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang maksimal, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik," jelasnya.

Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menpan RB yang telah menyempat waktunya untuk meresmikan MPP Pekanbaru. MPP yang mulai dibangun pada 2018 lalu itu merupakan komitmen pemerintah kota dalam menyukseskan program Kemenpan RB dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu.

"Awalnya, Ibu Deputi Pelayanan Publik sempat ragu ketika kita lihatkan lokasi pembangunan. Namun kami optimis, 2018 dimulai pembangunan dengan merenovasi lantai dasar kantor walikota. Alhamdulillah, dalam waktu sangat pendek, 4 bulan, kami bisa menyelesaikan," jelasnya.

Saat ini, MPP dengan luas ruangan sekitar 4.000 meter persegi itu melayani sebanyak 173 perizinan dan non perizinan yang terdiri 96 perizinan ditangangi DMP-PTSP dan 77 pelayanan oleh 24 instansi pemerintah, lembaga, perbankan serta badan usaha milik daerah.

"Apa yang kita resmikan ini tahap pertama pelayanan. Nanti akan ada gedung B, Kantor Bappeda untuk pelayanan Disdukcapil. Untuk administrasi kependudukan ini 14 konter kami siapkan untuk pelayanan capil," katanya.

Editor Munazlen Nazir