[caption id="attachment_4705" align="alignleft" width="261"] Mardianto Manan praktisi perkotaan Pekanbaru. gagasanriau.com[/caption] gagasanriau.com ,Pekanbaru- Perdebatan mengenai Program Mobil Murah yang disetujui oleh pemerintah pusat tak hanya terjadi di kalangan Elite politik Nasional saja, namun di bumi Lancang kuning pun hal yang serupa terjadi. Walikota Pekanbaru, Firdaus MT beberapa waktu lalu mengatakan bahwa dirinya sangat tidak setuju jika mobil murah tersebut tetap akan diterapkan. Firdaus mengatakan alasan tidak menyetujui hal tersebut karena hanya akan memperparah kemacetan serta pemborosan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pernyataan dari Firdaus itu mendapat kritikan tajam dari Praktisi Perkotaan sekaligus junior Firdaus saat sama sama menyelesaikan Program S2nya di Yogyakarta, Mardianto Manan. "Saya taunya dulu Firdaus itu Masternya Transportasi, kok malah takut kemacetan terjadi, ini kan bidangnya dia" jelas Mardianto saat di temui gagasanriau.com di ruangan kerjanya, Jumat (27/9/13). Mardianto menilai pernyataan Firdaus itu sangat tidak logis. Ia juga mengatakan bahwa kemacetan yang terjadi bukan karena jumlah mobil murah yang banyak masuk kekota ini, melainkan ketidakberesan walikota mengkondisikan serta mengatur tata ruang kota Pekanbaru dengan baik sehingga Tata Ruang kota ini hanya menumpuk di satu titik saja. "Secara akademiknya mungkin saja, mobil murah banyak tapi jalan hanya sebesar itu-itu saja. Namun persoalannya, mobil banyak namun ketersediaan jalan segitu-gitu aja mungkin akan menyebabkan kemacetan"bantahnya. "Namun faktornya bukan hanya mobil banyak saja misalnya tata guna Lahan yang tidak benar, tata ruang yang tidak jelas, walikota yang tidak berani menyusun perkotaan ini, semua orang ingin dikota, dibangun lah dikota"tegasnya. Mardianto mencontohkan seperti pembangunan BUMD daerah seperti Bank Riau harusnya Walikota dapat memberikan solusi untuk tidak mempersempit ruang kota dengan memberikan pilihan di daerah pinggiran agar terjadi pemerataan. "Misalnya Bank Riau ingin buat kantor megah di samping kantor Gubernur, Gak ada Lagi ruang kata walikota, ada tu Dang Merdu hancurkan saja, ya sudah walikota menghancurkan bangunan yang ada" Jelas Mardianto seraya menirukan gaya Firdaus. Selain masalah pernyataan Walikota yang menolak Mobil murah, Mardianto menegaskan bahwa kewenangan menolak mobil murah tidak di wilayahnya Firdaus, melainkan semua itu adalah kewenangan yang di ambil oleh pemerintah Pusat. "Apalah daya Firdaus MT untuk menolak, kan Mentri sudah membenarkan. Apa dia akan menangkap semua orang yang menggunakan mobil murah? Tidak bisa, Firdaus tidak punya kewenangan untuk menolak. Jangan kan menghentikan mobil murah, mem "BM" kan saja semua mobil yang masuk ke Riau Gubernur tak mampu, apa lagi Firdaus"tukasnya. Jadi wewenangnya kan nasional bukan ke daerah. Jadi walikota salah kaprah menolak program tersebut hanya karena takut memperparah kemacetan"tambahnya. Mardianto juga membeberkan seharusnya Pemerintah bisa lebih cerdas dalam menyiasati ketakutan mengenai kemacetan yang akan di sebabkan beredarnya mobil-mobil murah tersebut di jalanan, dengan dimulai dari menata kembali kota. Pekanbaru dengan baik. "Disinergikan lah semua kota ini di buat pusat-pusat perkotaan atau yang di pinggir-pinggir kota, jangan hanya menumpuk di satu titik saja jangan di sudirman saja" tutupnya. Dian Rosari