GAGASANRIAU.COM, BAGANSIAPIAPI - Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Riau, Nina Siahaan, terus berupaya memperjuangkan hak hak dan kesejahteraan perangkat desa. Baginya sudah seharusnya kinerja para perangkat desa diapresiasi dengan layak.
Untuk itu, ia beserta sejumlah pengurus organisasi Desa Bersatu melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dirumah dinas Mendagri di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (3/6).
Tak hanya Mentri Dalam Negeri kegiatan tersebut turut dihadiri kepala staf kepresidenan Moeldoko.
Selain Nina, juga ada beberapa pengurus organisasi lainnya seperti Ketua Umum Asri Annas, Sekretaris Surta Wijaya, Perwakilan Persatuan Rakyat Desa Nusantara (PARADE NUSANTARA), Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI), Persatuan Perangkat Desa (PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI).
Dalam agenda pertemuan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut, Mendagri Tito Karnavian banyak mengulas seputar peringatan satu dasawarsa UU Desa.
"Mendagri Tito bersama Pengurus Organisasi Desa Bersatu secara khusus membahasa perkembangan UU Desa, utamanya dalam satu dasawarsa ini,” ujar Nina Siahaan, yang hadir mewakili Ketua Umum PPDI Moh. Tahril.
Disampaikan juga oleh Nina Siahaan, terkait dengan perkembangan revisi Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019, nantinya akan dibahas bersama Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Kementerian Dalam Negeri.
“ Tentu kehadiran PPDI dalam pertemuan ini untuk memastikan aspirasi perangkat desa bisa masuk di revisi PP nantinya,” ungkap Nina.
Ia berharap peringatan satu dasawarsa UU Desa nantinya mampu memberikan perubahan yang lebih baik bagi perangkat desa.
"Kami berharap revisi ini nantinya bisa memberikan perubahan yang lebih baik," harapnya.
Nina menyebutkan untuk hari puncak peringatan satu dasawarsa UU Desa nanti, ia akan turut hadir beserta pengurus PPDI Riau dan pengurus kabupaten.
"Iya kira kira sekitar 25 orang, 20 orang rencananya ketua dan sekretaris PPDI kabupaten dan 5 orang KSB provinsi," tutupnya.
Tulis Komentar