Menanggapi hal itu, Fraksi Gabungan Gerakan Indonesia Bangkit (GGIB) Ucok Mukhtar dan Perwedissuito dengan kompak menyarankan agar paripurna tidak dilanjutkan dan dapat dijadwalkan ulang.

Selain itu sambung Ucok Mukhtar, berdasarkan tata tertib rapat paripurna yang mengundang pemerintah daerah adalah DPRD namun Bupati dan Wakil Bupati berhalangan hadir, maka supaya tidak melanggar tatib DPRD harus menjadwal ulang.

"Kita juga tidak menginginkan dewan disebut-sebut melanggar tata tertib sidang," Kata Ucok Mukhtar.

Beda pendapat dengan Fraksi Golkar yang disampaikan Aswin, SE dan Fraksi PKB Jumadi sangat menyetujui paripurna dilanjutkan, menurut Aswin berdasarkan pasal 28 tentang tata tertib bupati berhalangan hadir bisa diwakili.

Fraksi PKB mengingatkan bahwa masa akhir jabatan DPRD banyak masuk agenda pembahasan untuk dituntaskan. Oleh karena itu, jangan ada pagi agenda yang ditunda-tunda.

"Kita tidak menginginkan dikemudian hari dimasa akhir jabatan DPRD Rohil, disebut seperti meninggalkan kotoran," ungkap Jumadi.

Meskipun terjadi silang pendapat beberapa fraksi DPRD akhirnya sepakat rapat paripurna terkait penyampaian KUA PPAS tahun 2025 dijadwal pekan depan.

Kemudian Ketua DPRD Maston mengetuk palu rapat paripurna penyampaian KUA PPAS dijadwal Senin (26/8/24) pekan depan.

Ketika ditanya wartawan, Ketua DPRD Rohil Maston meminta dikonfirmasi ke Sekretariat dewan (Sekwan) "Ya,.Tanya ke sekretariat dewan terkait jadwal ulangnya," kata Maston.