Daerah

APBD-P Riau Nihil Belanja Pada Mitra Kerja Komisi C !

[caption id="attachment_4357" align="alignleft" width="300"]APBD-P Pelalawan Tidak Manganggarkan Pembayaran Tuntutan 4 Perusahaan. gagasanriau.com APBD-P Riau Untuk Rekanan Komisi C Nihil Belanja. gagasanriau.com[/caption] gagasanriau.com ,Pekanbaru-Anggota Komisi C dari Fraksi Demokrat Koko Iskandar mengatakan tidak ada anggaran belanja baru di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau pada mitra kerja yang dibidangi komisi C. "Tidak ada alokasi belanja baru, semua telah dialokasikan seperti di APBD murni, ada yang dicairkan dua tahap. Ada dari APBD murni dan ada dari APBD perubahan," kata Koko Iskandar yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat di Pekanbaru. Lebih lanjut Koko mengatakan bahwa semua kebutuhan masing-masing komisi dalam rapat banggar pada umumnya diakomodir. Hanya saja pada saat pembahasan dilakukan rasionalisasi anggaran. Komisi C tidak menambah kegiatan baru, sebaliknya Komisi C malah menurunkan beberapa anggaran pemerintah. Diantaranya Dinas Perhubungan dikurangi anggarannya Rp 9 Miliar dan Dinas Pertambangan dan Energi Rp1,5 Miliar. Sementara itu Dinas Pekerjaan Umum yang memakan anggaran paling besar masih belum ada angka pasti, namun pagu anggarannya ditetapkan sejumlah Rp133 Miliar. Rapat Banggar bersama jajaran pemerintah Provinsi Riau diadakan tertutup sehingga wartawan hanya bisa meminta keterangan hanya pada saat istirahat sidang hingga akhirnya Koko Iskandar dan Novriwaldy Jusman mau memberikan informasi. "Pendapatan ditetapkan Rp340 miliar, turun dibanding target awal Rp380 miliar. Bahkan sebenarnya Dispenda hanya menyanggupi sebesar Rp300 miliar, setelah ada lobi  yang alot maka ditetapkan akhirnya Rp380 miliar," kata anggota DPRD Komisi C Novriwaldy Jusman. Jumlah tersebut menurun dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat dan turunnya harga biji sawit sebagai komoditas utama Riau. Daya beli masyarakat sangat terlihat khususnya dalam penerimaan BNKB (Balik Nama Kendaraan Bermotor) akibat naiknya harga BBM. Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) mengaku tak sanggup memenuhi pendapatan yang diajukan DPRD juga karena takut akan defisit di akhir tahun. antarariau


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar