GAGASANRIAU.COM, BAGANSIAPIAPI - Biasanya setiap upacara selesai dilaksanakan, seluruh peserta membubarkan diri. Namun berbeda pada apel rutin 17 bulan yang berlangsung di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Selasa (17/12). Bukannya membubarkan diri, ratusan ASN dan honorer memilih bertahan dengan memegang spanduk spanduk berisikan kalimat protes.
Hal ini dipicu akibat keterlambatan pembayaran TPP. Alhasil, kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi sasaran demo bagi ASN dan honorer karena BPKAD merupakan badan yang berwenang terkait keuangan daerah.
Para pegawai tampak membentangkan spanduk berbagai ukuran dengan aneka ragam kata mutiara. Sejatinya mereka menuntut pemerintah daerah segera membayarkan TPP bagi ASN serta gaji tenaga honorer yang belum diterima selama berbulan-bulan.
Sekilas terlihat spanduk yang ASN bentang bertuliskan, “Tolong Pak Presiden, Kami Ingin Makan Bergizi”. Kemudian beberapa lainnya menyuarakan aspirasi melalui orasi keras, mengkritik lambatnya respons pemerintah daerah terhadap hak-hak pegawai yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Dalam riuhnya orasi, seorang tenaga honorer yang ikut dalam aksi menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji telah membuat hidup mereka semakin sulit.
“Kami bekerja dengan tanggung jawab, tapi hak kami tidak dipenuhi. Bagaimana kami mau melayani masyarakat dengan baik jika kebutuhan dasar kami sendiri tidak terpenuhi,” ujarnya geram.
Senada diungkapkan salah satu ASN yang juga merasa dirugikan akibat belum dibayarkannya TPP. “TPP adalah hak kami, tapi kenapa pemerintah daerah tidak serius menyelesaikan persoalan ini? Kami butuh kepastian,” tegasnya.
Para pegawai menyinggung soal adanya kegiatan penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak tepat sasaran. Salah satunya adalah proyek aplikasi Si Koncang Pancasila, yang sejak diluncurkan pada 2022 hingga kini diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Aplikasi Si Koncang itu katanya untuk pelayanan publik, tapi mana hasilnya? Anggaran besar yang dikeluarkan untuk proyek ini malah sia-sia, sementara kami di sini tidak digaji. Apa pemerintah lebih mementingkan proyek yang hanya jadi pajangan,” teriak salah satu orator.
Sejumlah pihak menyebutkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan krusial seperti pembayaran gaji honorer dan TPP ASN. Namun, hingga kini, aplikasi yang diharapkan menjadi solusi digitalisasi pelayanan publik di Rohil justru tidak memberikan dampak nyata.
“Jangan sampai kami harus terus turun ke jalan hanya untuk meminta apa yang menjadi hak kami. Pemerintah harus punya hati!” seru salah satu demonstran di tengah aksi.
Aksi ini ditutup dengan desakan agar Pemda Rohil segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran hak pegawai serta mengevaluasi proyek-proyek yang dianggap tidak bermanfaat, seperti aplikasi Si Koncang.
Spanduk dan suara demonstran hari ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dijaga dengan memenuhi kewajiban, bukan sekadar janji.
Terlihat Wakil Bupati Rohil H Sulaiman Azhar SS MH menghampiri para ASN dan menyalaminya. Wabup berjanji akan berupaya bagaimana persoalan TPP ini dapat segera diselesaikan hak-hak pegawai.
