GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU, — Komisi III DPRD Provinsi Riau memastikan bakal melakukan tinjauan lapangan besar-besaran ke operasional PT Marita Makmur Jaya (MMJ) di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.
Langkah tegas ini diambil guna merespons laporan terkait dugaan pelanggaran operasional dan dampak lingkungan di wilayah tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyatakan bahwa agenda turun lapangan ini telah diputuskan dalam rapat internal komisi.
Rencananya, tim gabungan akan bertolak ke lokasi segera setelah perayaan Idul Fitri (sehabis lebaran).
"Kami sudah agendakan. Tim akan turun langsung ke Rupat untuk melihat kondisi di lapangan terkait PT MMJ," ujar Edi Basri, mengutip pernyataannya di bukamata.co.
Baca juga : DPRD Riau Endus Skandal Limbah PT MMJ di Pulau Rupat: Jangan Bunuh Ekosistem Laut!
Libatkan Tim Gabungan Lintas Instansi
Tak main-main, Edi menegaskan bahwa peninjauan ini tidak hanya melibatkan anggota legislatif, tetapi juga memboyong sejumlah instansi teknis Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan audit komprehensif.
Instansi yang dijadwalkan ikut serta antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga Satpol PP sebagai penegak Perda.
"Kami libatkan PTSP untuk cek perizinan, DLHK soal amdal dan limbah, serta Bapenda terkait kontribusi pajaknya. Satpol PP juga ikut untuk memastikan fungsi pengawasan di lapangan berjalan," tambah politisi Gerindra tersebut.
Perluas Pengawasan ke Perusahaan Lain
Selain fokus pada PT MMJ, Edi Basri menjelaskan bahwa operasi ini juga menjadi momentum untuk mengecek perusahaan-perusahaan lain di wilayah tersebut yang izin operasionalnya berada di bawah domain Pemerintah Provinsi Riau.
Langkah Komisi III ini mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD Riau, Kaderismanto. Sebagai legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkalis, Kaderismanto menilai pengawasan ketat terhadap perusahaan di Pulau Rupat sangat krusial demi menjaga keseimbangan ekosistem dan hak masyarakat lokal.
"Ketua DPRD (Kaderismanto) sangat mendukung. Apalagi ini menyangkut wilayah konstituen beliau di Bengkalis. Kita ingin memastikan semua investasi di Riau patuh pada aturan dan tidak merugikan daerah," tegas Edi.
Sejauh ini, pihak PT MMJ belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana sidak lintas instansi tersebut. Namun, DPRD Riau menegaskan tidak akan segan mengambil langkah hukum atau rekomendasi pencabutan izin jika ditemukan pelanggaran berat di lapangan nanti.
