GAGASANRIAU.com, PEKANBARU -- Dalam beberapa pekan terakhir ini warga Kota Pekanbaru cemas dengan adanya perubahan status Desil dalam data kependudukan.
Pasalnya perubahan status desil itu telah memicu keresahan warga Kota Pekanbaru terkait ancaman pencabutan bantuan sosial (Bansos) pemerintah.
Merespon kekhawatiran tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menegaskan bahwa akses layanan kesehatan darurat (emergency) tetap dijamin penuh menggunakan KTP tanpa memandang tingkatan Desil.
Sistem Desil sejatinya dipakai pemerintah guna mengelompokkan tingkat kesejahteraan warga penerima program Bansos sembako, pendidikan, hingga kesehatan, khususnya bagi kelompok Desil 1 hingga 4.
Namun, untuk urusan proteksi kesehatan warga, DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah mengalokasikan pos anggaran khusus sekitar Rp100 miliar demi menjamin seluruh pemilik KTP Pekanbaru tetap bisa mengakses fasilitas medis.
Tekad Indra Pradana Abidin, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, menjelaskan skema pembiayaan daerah ini dirancang agar dinamika perubahan data desil tidak memutus hak dasar masyarakat dalam memperoleh pertolongan medis.
"Kita di DPRD bersama Pemko sudah menganggarkan kurang lebih Rp100 miliar untuk menjamin bapak ibu ber-KTP Kota Pekanbaru berobat hanya menggunakan KTP," kata Tekad, Kamis (24/9/2026).
Tekad menegaskan, ketika berhadapan dengan situasi gawat darurat, masyarakat tidak perlu pusing memikirkan status desil kesejahteraan mereka.
Warga cukup mendatangi fasilitas kesehatan terdekat di wilayah Pekanbaru.
"Artinya, ketika saat emergency dia tidak pandang desil berapa. Selama dia ber-KTP Pekanbaru, silakan ke UGD atau rumah sakit mana pun di Kota Pekanbaru. Tunjukkan KTP Pekanbaru, insyaallah berobatnya gratis," tegasnya.
Ia meminta warga tidak menarik kesimpulan sepihak bahwa perubahan indikator Desil otomatis menghapus jaminan kesehatan daerah.
Dalam kondisi kritis, mekanisme pelayanan rumah sakit diwajibkan mendahulukan tindakan medis.
Guna percepatan penanganan gawat darurat, Pemko Pekanbaru menyediakan kanal darurat yang dapat diakses masyarakat kapan saja secara cuma-cuma.
"Bapak ibu silakan hubungi 112 jika memang keadaan kesehatan tidak baik atau emergency," tutur Tekad.
Layanan tanggap darurat 112 tersebut juga disiapkan untuk menyelesaikan kendala administrasi kepesertaan jaminan kesehatan nasional di lapangan.
"Kalau tidak aktif BPJS-nya, nanti akan diaktifkan oleh petugas dari layanan call center 112 tersebut," paparnya.
Tekad menggarisbawahi fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah menjaga keberlanjutan akses pelayanan dasar warga ketimbang terjebak pada kerumitan akurasi data administrasi.
"Jadi kita tetap menjamin berobat gratis bagi warga Pekanbaru, terutama emergency. Tinggal menunjukkan KTP Pekanbaru saja," pungkasnya.
.jpg)
.jpg)
